DPR Kawal Instruksi Presiden Soal Dokumen Korban Bencana Harus Gratis

  • Whatsapp
Anggota DPR RI Cindy Monica kawal instruksi Presiden soal dokumen korban bencana harus gratis (foto: TVP)

Jakarta, beritalima.com| – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica komitmen untuk mengawal secara ketat instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Ia mengingatkan, bencana tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk abai terhadap hak-hak dasar warga.

Bagi Cindy, dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga akta penting lainnya merupakan pintu utama masyarakat mengakses berbagai layanan negara. Ketika dokumen itu hilang atau rusak akibat bencana, negara justru wajib hadir lebih cepat, bukan menambah kerumitan birokrasi.

“Instruksi Presiden Prabowo sudah sangat tegas. Pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana harus digratiskan dan tidak boleh dipungut biaya apa pun. Negara harus hadir penuh, bukan justru menambah beban rakyat yang sedang kehilangan,” ujar Cindy (30/12).

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat II, Cindy memastikan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Fokus pengawasan, kata dia, akan diarahkan pada kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Ia memberi peringatan keras kepada jajaran pelayanan publik agar tak memanfaatkan situasi darurat untuk melakukan pungutan liar atau mempersulit proses administrasi warga. “Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Saat masyarakat kehilangan rumah, harta, bahkan anggota keluarga, negara wajib hadir dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Jika masih ada pungutan, itu berarti mengkhianati instruksi Presiden dan rasa keadilan,” ujarnya dengan nada tegas.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, hal tersebut menjadi indikator nyata apakah negara benar-benar berpihak kepada rakyat kecil di saat krisis.

“Ini bukan hanya soal KTP atau KK. Ini soal kehadiran negara dan keberpihakan kepada rakyat. Kami berdiri di sisi rakyat dan akan memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat paling bawah,” ungkapnya.

Jurnalis: rendy/abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait