Jakarta, beritalima.com|- DPR kecewa dengan tidak hadirnya Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota yang rencana akan ditanya soal rencana impor sekitar 105 ribu kendaraan dari India.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mendesak perusahaan pelat merah tersebut dalam rapat dengar pendapat (11/3) bersama Kementerian Kooperasi, memberikan klarifikasi, terutama terkait tujuan pengadaan kendaraan dan skema pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam forum tersebut, Mufti mengaku kecewa karena Dirut PT Agrinas Pangan tidak hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada DPR.
Menurutnya, kehadiran pimpinan perusahaan sangat penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara perusahaan dan kementerian terkait. “Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi,” ujar Mufti dalam rapat.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, Komisi VI tidak pernah menerima informasi resmi sebelumnya mengenai rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut. Ia bahkan mengaku mengetahui kabar tersebut pertama kali dari pemberitaan media.
Mufti menilai, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar semestinya dijelaskan secara terbuka kepada DPR, terutama terkait peruntukan kendaraan, pihak yang akan menggunakannya, serta sumber pendanaannya.
“Kami ingin tahu itu kepentingan siapa dan dananya dari mana, apakah dari pinjaman perbankan atau dari negara. Ini persoalan serius bagi kami,” ucapnya.
Selain isu impor kendaraan, Mufti menyoroti pembiayaan pembangunan gerai KDKMP yang dinilai masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Ia menyebut terdapat perbedaan nilai anggaran pembangunan yang perlu dijelaskan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
Kritik terhadap PT Agrinas Pangan juga datang dari anggota Komisi VI lainnya menyayangkan ketidakhadiran Dirut perusahaan dalam rapat. Bahkan, beberapa anggota meminta dilakukan pengecekan terkait alasan kesehatan yang disebut menjadi penyebab ketidakhadirannya.
Karena pimpinan PT Agrinas Pangan tidak hadir untuk memberikan penjelasan, rapat akhirnya disepakati ditunda. Komisi VI DPR RI meminta agar Diuit perusahaan hadir langsung pada rapat berikutnya untuk memberikan penjelasan mengenai rencana impor kendaraan dan pembiayaan program KDKMP.
Situasi ini sekaligus mempertegas kekhawatiran DPR terhadap potensi kurangnya transparansi dalam proyek yang melibatkan dana besar dan berdampak luas pada program koperasi nasional.
Jurnalis: rendy/abri
