Jakarta, beritalima.com|- Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI bersama pimpinan Badan keamanan Laut (Bakamla RI) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sejumlah kritik tajam dilontarkan oleh para legislator (19/1).
Anggota Komisi I DPR RI Syansu Rizal menilai lemahnya kepemimpinan dalam pengawasan laut nasional yang hingga kini masih diwarnai tumpang tindih kewenangan dan pendekatan administratif.
Bakamla didorong untuk tidak lagi sekadar menjadi koordinator simbolik, melainkan tampil sebagai pemimpin utama (leader) dalam pengawasan operasional laut Indonesia. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah dan jajarannya turut hadir dalam rapat ini.
Syamsu mengemukakan, Undang-Undang Bakamla dan rencana percepatan pembentukan coast guard nasional berisiko mandek bila tidak diiringi keberanian mengambil peran strategis di lapangan. Padahal, praktik illegal fishing oleh kapal asing masih berulang dan menunjukkan pengawasan laut belum sepenuhnya efektif.
“Regulasi jangan berhenti sebagai kajian akademik. Negara butuh kehadiran nyata di laut, bukan hanya di ruang rapat,” sorot Syamsu.
Ia pun singgung soal implementasi National Maritime Security System (NMSS) yang telah menyerap anggaran awal Rp1,6 triliun dari pinjaman luar negeri. Hingga kini, program tersebut telah berjalan dalam tiga paket, namun DPR menilai perlu evaluasi terbuka atas manfaat dan dampak strategisnya.
Syamsu meminta Bakamla menyampaikan laporan rinci terkait capaian program tersebut, termasuk hambatan yang dihadapi di lapangan.
“Anggaran besar harus sejalan dengan peningkatan keamanan laut. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi proyek mahal tanpa daya gentar bagi pelaku pelanggaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, menurut Syamsu masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum di laut. Tanpa kepemimpinan yang tegas dari Bakamla, pengawasan maritim dikhawatirkan terus berjalan parsial dan tidak terintegrasi.
Ia menegaskan, DPR membutuhkan data mutakhir dan laporan berkala agar kebijakan keamanan maritim yang disusun tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.
Setelah Bakamla, lembaga strategis lainnya yang dipantau adalah Lemhanas RI. Syamsu menanyakan program pendidikan Lemhanas yang melibatkan 1.491 peserta, termasuk generasi muda dan mahasiswa. Menurutnya, materi strategis yang disampaikan harus lebih membumi dan aplikatif.
Ia secara khusus meminta Deputi Kajian Strategis Lemhanas membuka akses kajian populer bagi DPR RI dan pemangku kebijakan lainnya.
“Kami membutuhkan kajian strategis yang bisa langsung digunakan untuk merespons dinamika geopolitik dan nasional, bukan laporan teknis yang sulit diakses,” paparnya dihadapan Gubernur Lemhanas Ace Hasan beserta jajarannya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPR menginginkan reorientasi kebijakan keamanan laut dan ketahanan nasional agar lebih tegas di lapangan, lebih transparan dalam penggunaan anggaran, serta lebih inklusif dalam penyusunan kajian strategis.
Jurnalis: rendy/abri
