Jakarta, beritalima.com| – Sejumlah paket bantuan pangan serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang Ramadan dan Idulfitri,di satu sisi sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pergerakan ekonomi daerah, namun di sisi lain DPR mengkritisinya terkait potensi masalah harga produk dan kualitas layanan publik.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan agar bantuan pangan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah tidak justru menekan harga di tingkat produsen. “Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujar Anis dalam keterangan tertulis (24/2).
Menurut politisi Fraksi PKS itu, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha produsen menjadi kunci. Intervensi pemerintah melalui subsidi atau bantuan dinilai perlu disertai mekanisme pengawasan harga agar tidak menciptakan tekanan berlebih pada rantai pasok, khususnya petani dan pedagang kecil yang rentan terhadap fluktuasi musiman.
Ramadan dan Idulfitri kerap memicu lonjakan permintaan bahan pokok. Tanpa pengendalian yang presisi, distribusi bantuan dalam jumlah besar berpotensi mengganggu harga pasar, terutama bila tidak dibarengi penguatan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Selain bantuan pangan, pemerintah mengimbau penerapan WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang arus mudik. Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026, dengan jadwal pelaksanaan pada 16–17 Maret 2026 serta 25–27 Maret 2026, bertepatan dengan periode libur panjang Nyepi dan Lebaran.
“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” jelasnya.
Namun, Anis mengingatkan, fleksibilitas kerja tak boleh menurunkan produktivitas maupun kualitas pelayanan publik. Standar layanan kepada masyarakat, terutama di sektor-sektor esensial, tetap harus terjaga. “Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
