Jakarta – Komisi VI DPR lakukan kunjungan kerja spesifik ke gudang-gudang Bulog untuk memastikan kesiapan stok beras nasional yang disimpan di BULOG menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dalam jumlah yang aman.
”Alhamdulillah. Kita sudah lihat gudang-gudang Bulog. Stok beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan kurang lebih di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia juga dengan kondisi yang sama, jadi masyarakat tidak perlu panik terkait kebutuhan akan beras ini saat Natal dan Tahun Baru”, kata Aria Bima yang memimpin rombongan Kunker Komisi VI tersebut ke gudang Bulog Cirebon .
Sementara itu Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG Mokhamad Suyamto yang hadir mendampingi Kunker Komisi VI ini mengatakan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton, dan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk bisa selalu tersedia di masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. BULOG akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut”,” kata Suyamto
Bulog sendiri memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga outlet-outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada.
Selanjutnya anggota Komisi VI lainnya yang juga ikut dalam rombongan tersebut, Herman Khaeron menegaskan keberadaan Bulog harus lebih diperkuat, salah satunya melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai Perum dan nggak bisa dia dikomersialisasi. Kemudian, harus ditopang oleh APBN untuk operasionalnya. Lalu harus ada outletnya sebagai buffer stock nasional harus ada pengeluarannya.
“Nah ini yang harus dicermati dan harus menjadi dukungan di DPR Komisi VI dan di Komisi lainnya. DPR secara umum harus memberikan dukungan kepada BULOG agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya jelas. Sekali lagi, BULOG harus diperkuat,” tegas Herman. (ar)
