Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati minta Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan diri sejak dini dalam penanganan perkara peraelisihan hasil pemilu 2024.
”Meski masih jauh, tapi perlu ada persiapan, ”kata Sari Yuliati, Kamis (1/9/2022) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen MK di gedung DPR.
rapat mengagendakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria teknis
Sari berharap, MK sudah mulai menyiapkan persiapan penanganan perkara perselisihan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. ”Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadikan penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal,’katanya.
Menurut Sari tahun 2023 merupakan tahun yang krusial bagi MK karena MK harus mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak tahun 2024.
”Jadi, kami berharap MK mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan sampai dengan keterbatasan anggaran menjadi penanganan perkara di MK tidak berjalan secara maksimal,” ujar Sari.
Disisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap renovasi Gedung MK dan pengembangan aplikasi layanan MK berbasis Information Communication and Technology (ICT). Tak hanya itu, Sari menyampaikan apresiasinya terhadap program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)’ yang diselenggarakan oleh MK.
“Saya sangat mendukung renovasi gedung MK dan pengembangan ICT, sehingga jangan sampai Pemilu-nya sudah selesai tapi pengembangan tata kerja-nya belum selesai. Saya juga mengapresiasi program bimtek ‘Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara PHPU’ yang diselenggarakan oleh MK,’katanya .
Sari berharap, program bimtek program ini juga bisa menjangkau ke seluruh Indonesia kalau bisa melibatkan kami Anggota Komisi III DPR RI,” jelas Sari. (ar)
