Jakarta, beritalima.com|- Pengawasan parlemen terhadap dua isu krusial, yakni kelancaran arus mudik dan kredibilitas seleksi perguruan tinggi (khususnya di Universitas Indonesia/UI), kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal turun langsung memantau arus mudik Lebaran di sejumlah titik rawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (19/3). Di waktu hampir bersamaan, DPR soroti polemik seleksi jalur Talent Scouting di Universitas Indonesia yang dinilai mencederai kepercayaan publik.
Pemantauan mudik fokus pada jalur selatan yang kerap menjadi titik krusial setiap musim Lebaran. Kunjungan diawali di Posko Terpadu Polsek Cileunyi, simpul kemacetan utama di Jabar. Di lokasi ini, Cucun menekankan pentingnya respons cepat aparat terhadap potensi bottleneck. Menurutnya, kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penentu agar kemacetan tidak berlarut dan membahayakan keselamatan pemudik.
Peninjauan berlanjut ke Posko C1NTA (Cileunyi, Nagreg, Tasikmalaya), wilayah yang kerap menjadi indikator kepadatan arus kendaraan ke arah timur. DPR mencatat skema rekayasa lalu lintas telah berjalan, namun efektivitasnya dinilai harus terus dievaluasi secara real-time, bukan semata mengandalkan pola tahunan. Evaluasi dinamis dianggap krusial mengingat lonjakan kendaraan setiap tahun semakin sulit diprediksi.
Dari paparan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, DPR memperoleh data terkait volume kendaraan, titik rawan macet, hingga kesiapan transportasi publik. Namun, parlemen mengingatkan agar data tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik. Tanpa penerjemahan ke dalam kebijakan taktis di lapangan, data berisiko menjadi formalitas belaka yang tidak menyentuh persoalan riil.
“Koordinasi sudah cukup baik, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Pemudik juga jangan memaksakan diri,” ujar Cucun. Pernyataan ini menekankan, tanggung jawab kelancaran mudik bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jalan.
Di sisi lain, sorotan DPR beralih ke dunia pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengkritik keras polemik perubahan status kelulusan dalam seleksi Talent Scouting UI. Insiden yang terjadi (17/3) memicu kebingungan setelah sejumlah peserta yang semula dinyatakan lolos tiba-tiba berubah menjadi tidak diterima.
“Ini bukan kesalahan kecil. Dampaknya besar, baik secara psikologis maupun kepercayaan publik,” tegas Lalu Hadrian. Ia menilai alasan gangguan teknis tidak cukup menjelaskan perubahan drastis tersebut, terlebih sistem sempat berjalan normal saat pengumuman awal dirilis.
Lebih jauh, DPR melihat kasus ini sebagai indikasi lemahnya tata kelola dan mitigasi risiko dalam sistem seleksi. Jika memang terjadi gangguan, seharusnya pengumuman ditunda, bukan dirilis lalu direvisi secara mendadak. Komisi X mendesak investigasi menyeluruh dan transparansi penuh dari pihak rektorat, termasuk kemungkinan pemulihan hak peserta yang sempat dinyatakan lolos.
Dua peristiwa ini—pengawasan mudik dan kisruh seleksi UI—menjadi cerminan tantangan klasik tata kelola di Indonesia: koordinasi di lapangan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Publik kini menanti, apakah pengawasan DPR benar-benar berujung pada perbaikan konkret, atau kembali berhenti sebagai rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan.
Jurnalis: rendy/abri
