Bogor, beritalima.com| – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi sangat prihatin melihat kebijakan pemerintah yang membenahi kawasan wisata Puncak, Bogor (Jawa Barat) dengan tidak adil, sehingga membuat warga setempat sengsara
“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” kata Mulyadi kepada wartawan, di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor (16/10).
Kementerian yang dimaksud Mulyadi ada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dimintanya untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak.
“Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh,” ucap anggota DPR tiga periode dari daerah pemilihan Bogor itu.
Ia mengaku telah membuka posko di beberapa titik untuk menampung aspirasi masyarakat agar situasi tidak semakin memanas. “Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.
“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan omzet juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omzet turun sampai 50–80 persen,” cerita Mulyadi.
Untuk turut menyelesaikan masalah, Mulyadi sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Mulyadi telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.
“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” ungkapnya.
Legislator dari Kabupaten Bogor ini menggarisbawahi, dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan.
“Siapa pun yang mau investasi dan taat regulasi, saya apresiasi. Karena itu membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Negara kita saja susah mencari investor, jadi kalau ada yang mau tanam modal di Puncak, harusnya kita jaga,” paparnya.
Jurnalis: rendy/abri
