Jakarta, beritalima.com| – DPR RI baru saja menerima delegasi Parlemen Negara Pasifik membahas kerjasama strategis dalam Sidang Dialektika Demokrasi ke-2 IPPP (Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership).
Dari hasil sidang ini, mencakup rekomendasi kerjasama dan koordinasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup.
Garis besar hasil pertemuan ini dibahas dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang PPID Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Jakarta (1/8).
Dalam Diskusi tersebut, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan, dialog bertujuan meningkatkan hubungan strategis antara Parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik.
Para perwakilan parlemen telah menekankan pentingnya kerjasama strategis untuk memajukan kepentingan bersama menghadapi tantangan global. Mereka juga menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh hubungan strategis ini dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah Pasifik.
Sementara pengamat Hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Rezasyah menekankan pentingnya mengawal demokrasi tak hanya sebatas pada pilkada. Tapi juga mengawal hasil kebijakan yang dilahirkan oleh kepala daerah terpilih.
“Hasil-hasil kebijakan harus dipantau dan dikawal agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tambah Teuku Rezasyah.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani saat menutup pertemuan dengan Parlemen Pasifik menyebutkan secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif.
Delegasi Parlemen Pasifik yang hadir dalam Sidang ke-2 IPPP adalah negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, Republik Fiji serta organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Jurnalis: Rendy/Abri
