Jakarta, beritalima.com|- DPR RI melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) telah gerak cepat melakukan langkah efisiensi antisipasi gejolak konflik di Timur Tengah (Timteng) yang berdampak pada Bahan Bakar Minyak (BBM) global di Tanah Air.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara (APBN) secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).
Ada tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan, jelas Indra, seperti penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas.
Jadi, tambah Indra, pembahasan terkait efisiensi ini sebenarnya telah dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idulfitri bersama sejumlah unit kerja terkait, seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma serta Biro Umum. Setelah Idulfitri, rencana tersebut dimatangkan dan mulai diimplementasikan.
Salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Diakui Indra, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi meskipun hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja di malam hari. Hal tersebut berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya yang harus tetap aktif.
Lalu, efisiensi pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR RI menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID (Radio Frequency Identification).
Soal kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari Jumat, pun telah dikaji. Karena dapat menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai. “Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” terangnya.
Setjen DPR RI memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.
Terkait perjalanan dinas, akan lebih selektif. Bila tak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, kecuali yang berkait langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” kata Indra.
Penghematan ini akan diterapkan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada langkah efisiensi tambahan seiring evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Meski demikian, Indra memastikan seluruh kebijakan tersebut tak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI. “Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Indra menekankan, “rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami.”
Jurnalis: abri/rendy
