Jakarta, beritalima.com|- Ketua DPR RI Puan Maharani sentil dan kritik serius penanganan bencana alam di wilayah Sumatera (Aceh , Sumut dan Sumbar) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari lambannya respons awal hingga lemahnya mitigasi jangka panjang.
Hal itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (13/1).
Puan secara khusus singgung bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, yang tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan, bencana yang terus berulang tak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa alam semata, melainkan juga mencerminkan persoalan tata kelola dan kesiapsiagaan negara.
“Ketika bencana datang berulang di wilayah yang sama, maka yang harus dievaluasi bukan hanya alamnya, tapi juga sistem mitigasi dan kesiapan pemerintah,” jelas Puan.
Jadi, bagi Puan, negara wajib hadir secara nyata sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Menurutnya, korban bencana tidak cukup hanya diberi bantuan sementara, tapi harus mendapat jaminan pemulihan kehidupan yang layak.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembagian logistik. Negara harus memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Puan kepada media.
Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BNPB, kementerian teknis, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar tak ada ego sektoral yang justru menghambat penanganan di lapangan.
Hal lain disinggung Puan adakah lemahnya upaya pencegahan. Ia menilai, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta minimnya sistem peringatan dini menjadi faktor yang memperparah dampak bencana di Sumatra.
“Mitigasi bencana harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana. DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan anggaran penanggulangan bencana benar-benar digunakan secara efektif dan bertanggung jawab,” ungkap putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Jurnalis: rendy/abri
