Jakarta, beritalima.com|- DPR RI melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) sepakat tambah anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak banjir bandang di Sumatra, yakni Aceh, Sumut dan Sumbar. Tambahan anggaran itu juga akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Kesepakatan diambil dalam rapat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (18/2). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, dukungan anggaran lintas sektor menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” ujar Saan.
Menurutnya, tambahan dukungan tak hanya dari skema TKD, tapi juga melalui pagu kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan dampak bencana.
DPR setujui mekanisme realokasi anggaran dari pos lain untuk memastikan kebutuhan mendesak—terutama infrastruktur dasar dan layanan publik—dapat segera ditangani tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.
Langkah realokasi ini dinilai strategis, tetapi sekaligus menuntut transparansi dan pengawasan ketat. Pasalnya, pemindahan anggaran lintas pos berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap program lain yang sebelumnya telah direncanakan.
Fokus tambahan anggaran terutama ke sektor pekerjaan umum. Pemulihan jaringan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah menjadi prioritas agar aktivitas sosial-ekonomi masyarakat segera pulih.
“Satuan Tugas menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Selain infrastruktur umum, DPR juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Dukungan tersebut diharapkan bisa direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Fitri agar tenaga kesehatan dapat kembali bekerja secara optimal.
“Anggaran ini guna mendukung percepatan realisasi anggaran dari BNPB untuk renovasi rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum Idul Fitri,” papar Saan.
Meski komitmen anggaran telah disepakati, tantangan berikutnya adalah memastikan eksekusi berjalan cepat dan tepat sasaran. Publik kini menunggu sejauh mana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian teknis mampu menerjemahkan keputusan politik ini menjadi pemulihan nyata di lapangan—bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Jurnalis: rendy/abri
