Jakarta, beritalima.com|- aKomisi VIII DPR RI soroti kinerja kementerian baru, terutama struktur organisasi dan sumber daya manusia pada Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian PAN-RB di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta (16/3).
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, kejelasan struktur organisasi menjadi kunci agar kementerian baru tersebut dapat segera bekerja optimal dalam melayani jemaah haji Indonesia.
“Kami ingin memaksimalkan undang-undang yang baru kita sahkan agar Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan pelayanan maksimal, khususnya pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026,” ujar Selly dalam rapat.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai penjelasan pemerintah terkait struktur SDM dan pembentukan kantor kementerian di daerah masih belum rinci. Padahal, pemerintah disebut merancang tiga tipe kantor kementerian haji di tingkat kabupaten/kota.
“Ada daerah yang hanya memberangkatkan sekitar 100 jemaah, sementara daerah lain bisa mencapai 3.000 jemaah. Tentu struktur organisasinya tidak bisa dipukul rata,” terangnya.
Selain itu, Selly menilai pentingnya kejelasan pengelolaan aset haji, khususnya di area embarkasi. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tarik-menarik kewenangan antar kementerian yang justru berpotensi menghambat pelayanan jemaah.
Bahkan Selly mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta di Pondok Gede dapat dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah guna memperkuat layanan kesehatan jemaah.
DPR mendorong setiap embarkasi haji memiliki fasilitas rumah sakit sendiri untuk mendukung layanan kesehatan jemaah secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan manasik kesehatan sepanjang tahun.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi perseteruan antar kementerian terkait aset haji, karena yang utama adalah pelayanan bagi jemaah,” ungkap Selly.
Jurnalis: rendy/abri
