Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan potensi kepanikan publik terkait informasi dan sosialisasi cadangan energi nasional. Pernyataan pemerintah bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional cukup untuk sekitar 21 hari dinilai berpotensi menimbulkan salah persepsi di masyarakat jika tidak dijelaskan secara utuh.
Menurut Sartono, sebagian masyarakat kerap menafsirkan angka tersebut seolah-olah pasokan BBM hanya tersedia selama tiga pekan ke depan. Padahal, dalam praktiknya pengelolaan stok energi nasional berjalan secara dinamis dengan mekanisme pengisian ulang yang terus dilakukan.
“Yang perlu diantisipasi adalah munculnya kepanikan masyarakat. Jika terjadi panic buying, stok yang sebenarnya cukup bisa menjadi bermasalah karena terjadi penumpukan permintaan secara bersamaan,” ujar Sartono saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke Integrated Terminal Pertamina Palembang, Sumatera Selatan (11/3).
Politisi Fraksi Demokrat itu menilai kesalahan persepsi publik dapat berujung lonjakan pembelian BBM secara tak wajar. Kondisi tersebut, bisa menciptakan gangguan distribusi yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Karena itu, Komisi XII DPR mendorong pemerintah bersama BUMN sektor energi seperti Pertamina dan PLN memperkuat komunikasi publik terkait kondisi pasokan energi nasional. Sosialisasi yang jelas, sistematis, dan masif dinilai penting agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru.
“Informasi mengenai stok energi harus disampaikan secara utuh. Jangan sampai angka cadangan yang sebenarnya aman justru memicu kekhawatiran di tengah masyarakat,” terang legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Ia menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang dinilai memperkeruh situasi. Narasi yang tidak akurat, bahkan provokatif, berpotensi memengaruhi psikologi masyarakat dan memicu aksi pembelian BBM secara berlebihan.
“Di era disinformasi saat ini, berbagai narasi di media sosial bisa memengaruhi psikologi masyarakat. Padahal pemerintah sudah menyiapkan semuanya dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, Sartono meminta pengawasan distribusi energi di lapangan diperketat, terutama menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Ia menilai koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian, serta aparat terkait perlu diperkuat guna mengantisipasi potensi penimbunan BBM maupun antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, badan usaha energi, dan aparat penegak hukum, kami berharap distribusi energi selama Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan lancar serta masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan energi,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
