ACEH, Beritalima-Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Bpk Atas Laporan Keuangan Menjadi Prestasi Tertinggi Yang Didambakan, hal tersebut dikatakan ketua DPRA, H. Muharuddin,S.Sos.I dalam Rapat Paripurna Istimewa,Senin-12-06-2017.
Menurutnya,Kalangan Kepala Pemerintah Baik Tingkat Kabupaten Sampai dengan di Jajaran Pemerintah Pusat, Kita Berharap Hasil Pemeriksaannya dapat Memberikan Rekomendasi Yang Mengarah Pada Perbaikan Sistem dimasa yang akan datang.
Untuk itu kata Ketua DPRA, Target Memperoleh Opini WTP Perlu Kita Pertahankan dalam rangka tata kelola penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Disamping itu juga Kepala Daerah dan jajarannya wajib mengajukan penyajian laporan pertanggujawaban berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (sap) berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standard akutansi pemerintah dan Ini Suatu Metode Akuntansi di Mana Penerimaan dan Pengeluaran Dicatat.
Tahun 2016 Ini, Bpk perwakilan aceh telah melakukan audit terhadap LKPA 2016 dan hasil pemeriksaan itu yang hari ini akan disampaikan di hadapan kita bersama dalam sidang paripurna istimewa DPRA.
Kita juga berharap, hasil audit ini untuk membandingkan apakah kondisi yang dilaporkan BPK sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka DPRA akan membahas secara internal. namun bisa juga sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 pada pasal 21, DPRA menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan, meminta kepada bpk untuk memberikan penjelasan atau dapat meminta bpk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan bahkan dapat meminta pemerintah aceh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Pihak DPRA juga mengucapkan terima kasih kepada Anggota V BPK-RI dan anggota auditor utama keuangan Negara V, begitupun kepada BPK Perwakilan Aceh yang telah memeriksa secara serius sehingga menghasilkan sebuah laporan hasil pemeriksaaan yang menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah aceh dalam pengelolaan keuangan Aceh, tutup Ketua DPRA,’’(Aa79)
