JAKARTA, Beritalima.com– Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menemui Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk membahas persoalan kelautan, khususnya terkait tata kelola alat-alat sistem penangkapan ikan.
Rombongan diterima Inosentius Syamsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK), Rabu (7/11). Saat konsultasi, DPRD Banyuwangi mengeluhkan minimnya bantuan alat tangkap ikan buat nelayan lokal.
Nelayan yang menangkap ikan di pesisir Banyuwangi dikuasai atau dimodali pengusaha besar sehingga nelayan kecil khususnya di Kecamatan Muncar, Banyuwangi tidak mendapatkan hasil apa-apa.
“Hal itu perlu diawasi, dikontrol dan dikritisi oleh DPRD Banyuwangi, karena hal ini bukan lagi persoalan regulasi, tapi bagaimana konsistensi pemerintah dan masyarakat setempat dalam melaksanakan aturan yang sudah ada,” kata Inosentius.
Laki-laki yang akrab disapa Sensi ini mengatakan, penyelenggaraan pemerintah sudah mengacu pada UU No: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu jelas mengatur kewenangan pemerintah provinsi. Untuk itu, DPRD Banyuwangi harus bersama-sama menjadi satu kesatuan dengan pemda menghadapi persoalan kelautan ini.
Persoalan lain yang dikeluhkan DPRD Banyuwangi adalah ketersediaan populasi ikan yang semakin berkurang. Ini disebabkan sistem penangkapan yang tidak terkontrol dan adanya pembukaan tambang emas. Tambang ini berdampak kepada daya tahan ikan di sekitar lokasi tambang.
“Dalam tatanan pelaksanaanpengelolaan sumber daya laut ini juga harus melibatkan pemerintah kabupaten kota. Jika kabupaten kota tidak berperan baik, bantuan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat juga tak terlaksana dengan baik,” kata dia.
Menanggapi persoalan minimnya bantuan pemerintah pusat, dikatakan, melanjutkan keluhan itu kepada Komisi IV DPR RI agar bisa ditindaklanjuti saat Rapat Kerja dengan pemerintah.
Handoko, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan kondisi perikanan di daerahnya. Sebelumnya Kecamatan Muncar menjadi salah satu pusat penghasil ikan terbesar di Indonesia. Namun, akibat ada persoalan tambang, ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
“Kami berharap kehadiran pemerintah pusat dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kelautan di Kabupaten Banyuwangi. Kami berharap persoalan ini cepat ditindkalanjuti,” demikian harap Handoko. (akhir)
