KUPANG, beritalima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran (TA) 2016.
Demikian disampaikan Ketua Pansus DPRD NTT, Yunus Takandewa, S.Pd
kepada wartawan media ini di Kupang, Selasa (2/2/2017).
Yunus Takandewa yang juga Wakil Ketua Komisi V ini mengatakan, Pansus
yang dibuat bertujuan untuk mengevaluasi dan membedah pencapaian yang
sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTT sepanjang tahun 2016.
“ Kita sudah bentuk Pansus untuk LKPj Gubernur tahun lalu. Kemudian
Pansus bekerjasama dengan Tim Pakar dari berbagai kalangan dan bidang
menggodok dan membedah LKPj Gubernur untuk dipresentasikan jalannya
program pemerintah tahun 2016. Dari hasil Pansus ini akan
diparipuranakan tanggal 16 Mei 2017 mendatang”, katanya.
Ia mengatakan, Pansus bersama Tim Pakar ini membedah sinkronisasi
sejauh mana tingkat pelaksanaan kegiatan – kegiatan program pemerintah
yang disandingkan dengan dokumen APBD yang sudah disepakati.
“ Jadi dari aspek penganggaran itu, sejauh mana pemerintah mencapai
kegaiatan – kegiatannya. Dalam hal ini, kita juga akan melihat apakah
pemerintah benar – benar mampu menjalankan program – program dan
kegiatan itu sesuai keadaan pembahasan anggarannya. Karena kegiatan
itu kemudian ada anggarannya, sejauh mana pemerintah itu memix dengan
capaian – capaian program yang sudah dihasilkan ”, ujarnya.
“ Kami sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Jadi tanggal 4 April
2017, mulai Pansus akan bekerja, dan hasil analisa Tim Pakar nanti
akan menjadi masukan buat Pansus. Tapi seutuhnya Pansus yang akan
membedah. Tim Pakar hanya memberikan pointer – pointer hasil analisa
mereka, tetapi pembahasannya murni dilakukan oleh Pansus”, kata Yunus
menambahkan.
Dia mengatakan, pada Jumat (12/5/2017), Tim Pansus akan melakukan
Rapat Pansus, kemudian pada Senin (15/5/2017), Pansus akan
mempresentasikan di Rapat Gabungan Komisi. Sedangkan pada Selasa
(16/5/2017) dilakukan Rapat Paripurna.
“ Rapat Paripurna itu, berkaitan dengan rekomendasi – rekomendasi
Pansus kepada pemerintah”, katanya. (L. Ng. Mbuhang)
