Jakarta, beritalima.com| – Dalam rapat penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, disepakati APBD 2026 kota metropolitan ini mencapau Rp81,3 Triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, pembahasan APBD 2026 berlangsung cukup panjang dan intensif, terutama karena adanya penyesuaian akibat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, penyesuaian tersebut tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
“Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun. Pembahasan memang cukup panjang karena pengurangan DBH menjadi perhatian bersama. Namun kami pastikan layanan dasar masyarakat tetap terjamin dalam APBD 2026,” ujar Khoirudin (31/10).
Dikemukakan Khoirudin, DPRD bersama Pemprov DKI akan terus mengawal program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial (bansos), serta layanan pendidikan dan kesehatan.
“Semua program layanan masyarakat tetap kami perjuangkan agar dipertahankan. Itu bagian dari tanggung jawab kami memastikan anggaran berpihak pada warga Jakarta,” janjinya. DPRD memberikan catatan terhadap sejumlah program yang mengalami penyesuaian anggaran, antara lain pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir.
Khoirudin menjelaskan, kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta saat ini cukup mendesak karena keterbatasan ketersediaan lahan. Mengingat proses pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang, DPRD menyetujui agar sebagian anggaran dialihkan pada APBD perubahan mendatang.
“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir memang penting, tapi prosesnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Karena itu, pelaksanaannya bisa dilakukan lebih dahulu, sementara anggarannya disesuaikan di perubahan nanti,” ungkapnya.
Jurnalis: abri/dedy/bj
