“Jadi secara umum DPRD mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar lebih konsen mengarahkan arah kebijakan pembangunan itu pada pembiayaan penantasan kemiskinan, yang intinya untuk kesejahteraan masyarakatlah,”kata Ketua Banggar Said Mudzakir Assagaf kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon. Selasa (18/10/2016).
Hal tersebut kata Mudzakir, agar tentu akan kebijakan pemerinta dalam masalah tersebut menjadi lebih pro kepada rakyat terutama rakyat kecil didaerah pesisir. Dan persoalan tersebut juga telah menjadi topik utama dalam pembahasan Banggar sejak awal.
“Jadi lebih pro kepada masyarakat dan itulah yang menjadi pembahasan kita sejak awal,”ujarnya.
Dia mengakui, meski ada beberapa kegiatan seremonial yang berskala nasional yang tak bisa dihindari seperti, kegiatan Haris Pers Nasional (HPN) dan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, namun tak menjadikan agenda daerah yang juga tak kala pentingnya dari itu untuk mengurangi porsi intervensi pemerintah demi kepentingan rakyat.
“Yah kita juga menyadari bahwa ada beberapa kegiatan seremonial yang sifatnya nasional yang tidak bisa kita hindari. Seperti kemarin ada pencanangan hari pers kemudian pramuka, tapi tetap saja itu tidak boleh mengurangi porsi intertervensi penganggaran untuk kepentingan masyarakat terutama untuk penantasan kemiskinan dan pengangguran,”terangnya.
Sebab kata dia, sekarang ini kondisi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih berjalan ditempat alias belum ada program pemerintah dalam rangka penantasan kemiskinan dan pengangguran saat ini yang mampu menjawab tantangan terbesar Maluku yang merupakan daerah kepulauan itu.
“Khan situasi ekonomi nasiona saat ini membuat angka penurunan kemiskinan Maluku itu tidak bergerak atau tidak berjalan aritinya orang miskin masih tetap miskin,”tutrnya.
Lalu kemudian lanjut dia, ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus ulang dirasionalisasikan seperti, kegiatan perikanan yang terkait dengan nelayan kecil kemudian sarana prasarana pendukung lainnya yang tadinya mau dirasionalisasikan kita minta dikembalikan sehingga itu betul-betul bisa mengintervensi kemiskinan ditengah-tengah masyarakat pesisir.(L.Mukaddar)
