SURABAYA- beritalima.com | DPRD Jatim meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang berhubungan dengan penanggulangan bencana supaya siaga. Mengingat, intensitas hujan di berbagai daerah cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir walaupun ketinggiannya belum terlalu tinggi.
“Hasil hearing dengan BPBD dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim, kelemahan penanganan bencana terletak pada komunikasi antar OPD,” ujar Adam Rusdi anggota Komisi E DPRD Jatim.
Menurut politisi asal Fraksi Partai Golkar, alokasi anggaran BPBD Jatim juga masih minim, sehingga perlu disiapkan dana darurat (on call) jika penanganan bencana yang terjadi di Jatim membutuhkan biaya yang cukup banyak.
“Tahun 2019, BPBD Jatim mendapat alokasi Rp 69.610.580.000. Dan tahun 2020 naik menjadi Rp.73.701.749.125 meliputi Belanja tidak langsung Rp.13.229.174.125 dan Belanja langsung Rp.60.472.575.000,”terang Adam Rusdi.
Di sisi lain, koordinasi antara Pemprov dengan kabupaten/kota juga diperkuat, agar penanganan bencana bisa maksimal dan masyarakat yang menjadi korban tertangani dengan baik.
Ditempat terpisah, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan bahwa Gubernur Khofifah sudah menerbitkan himbauan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk siaga bencana hidrometorologi menindaklanjuti laporan BMKG akhir November 2019.
“Sudah ada 15 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menindaklanjuti himbauan tersebut, dengan menerbitkan SK untuk siaga bencana di daerahnya masing-masing,” kata mantan Bupati Trenggalek ini.
Ia berharap kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK, segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiaaan menghadapi bencana hidrometorologi. “Sudah ada beberapa daerah yang mengalami banjir tapi penanganannya belum maksimal, makanya kami himbau persiapan penanganan bencana lebih dimaksimalkan,” harap Wagub Jatim.
Di tambahkan Emil, pihaknya juga sudah mendaparkan paparan secara komprehensif dari Prof Samsul Ma’arif dengan melibatkan unsur Polri/TNI dan relawan terkait pembagian tugas logistik dan komunikasi hingga susur sungai dan susur bukit.
“Ada dua opsi, apakah akan kita formalkan melalui rencan operasi atau cukup menjadi referensi saja. Nanti kita sepakati satu persatu dengan seluruh instansi yang terlibat dalam draf rencana operasi,” ungkapnya.
Khusus antisipasi banjir di sungai Bengawan Solo, pihaknya juga mendapat masukan dari Prof Samsul supaya menerapkan slow on safe. Mengingat, 30 % daerah aliran sungai tersebut hulunya berada di wilayah Provinsi Jateng dan 70% berada di Jatim karena masuk wilayah hilir.
“Makanya kita juga harus memantau curah hujan di wilayah Jateng agar banjir kiriman bisa diantisipasi dengan baik oleh Jatim. Masyarakat memang perlu waspada tapi tidak usah panik,” harap Emil Dardak.
Titik-titik yang perlu diwaspadai terhadap banjir, kata Emil adalah sungai Bengawan Solo, Brantas, Kali Lamong, dan Kali Kemuning di Madura. Sedangkan untuk waspada longsor, titik-titiknya seperti di Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, serta daerah-daerah yang memiliki perbukitan lainnya
“Kita sudah siapkan alat-alat berat untuk stanby di sekitar daerah rawan tersebut. Bahkan juga dicoba langsung agar kesiapsiagaan bisa maksimal,” pungkas Emil Dardak.(yul)
