SURABAYA, Beritalima.com |
DPRD Jatim mengapresiasi langkah tanggap Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui Satgas Penanggulangan Covid-19 yang tengah fokus pada upaya preventif dan kuratif. Namun upaya tersebut dinilai tidak akan berjalan maksimal jika Pemprov Jatim tidak menyiapkan solusi dampak non medis yang mengiringi khususnya dampak ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak penanganan pandemi virus corona disease (Covid-19) mencakup dua hal, yakni penanganan medis dan non medis. Khusus penangangan non medis tersebut, pemerintah sudah mengintruksikan supaya masyarakat menjaga jarak (social distancing) hingga tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang urgent sebagai upaya preventif supaya tidak tertular atau menularkan virus corona ke orang lain.
Namun himbauan itu tidak efektif karena pemerintah tidak menyiapkan sarana yang memadai bagi masyarakat supaya mereka terlindungi. Misalnya, memberikan masker dan hand sanitizer karena sekarang barangnya langkah dan harganya mahal.
“Saya mendorong gubernur mengambil langkah-langkah yang lebih berani untuk menyiapkan masker dan hand sanitizer bagi masyarakat Jatim,” kata politisi asal Partai Golkar ini.
Soal dari mana anggaran untuk pemenuhan kebutuhan itu, dengan lugas Sahat mengatakan dari APBD Provinsi Jatim. Ia bahkan mencontohkan, kalau harga masker itu 5000 perbiji dan hand sanitizer 25 ribu perbotol maka ketemu angka misalnya 30.000 perorang.
Lantas berapa yang dibutuhkan dari jumlah penduduk Jatim kisaran 40 juta itu yang perlu menggunakan masker dan hand sanitizer semisal 30 juta maka tinggal dikalikan 30 ribu ketemu angka 900 miliar.
“Nah 900 miliar itu dibagi dua, misalnya separoh ditanggung pemerintah provinsi dan sisanya ditanggung tanggung renteng bersama Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan penduduknya masing-masing,” beber Sahat Tua Simanjuntak.
Langkah kongkrit pemerintah bahwa negara hadir untuk menyelamatkan atau menfasilitasi kepentingan rakyat dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 di Jatim sangat dibutuhkan rakyat. Bahkan Presiden Jokowi sudah memberikan isyarat untuk menggunakan APBD untuk kepentingan rakyat
“Ide ini memang cukup kotroversial bagi sebagian pihak tapi kepentingan rakyat harus diutamakan sebab APBD kita itu untuk rakyat,” tegas politisi berdarah Batak ini.
Cara lain yang bisa dilakukan Gubernur Khofifah untuk alternatif pendanaan penanganan Covid-19 yang lebih massif dan komprehensif, lanjut Sahat adalah dengan menunda profit deviden Bank Jatim tahun ini yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota di Jatim dalam CSR untuk kepentingan rakyat.
“Kalau rakyat terfasilitasi dengan diberikan hand sanitizer dan masker cuma-cuma oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing, tentu rakyat akan merasa terlindungi karena peran negara hadir melindungi rakyatnya,” dalih mantan sekretaris DPD PD Jatim ini.
Di sisi lain, bagi rakyat yang tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan keluar rumah atau bagi mereka yang kerja dengan sistem upah harian tentu menjadi problem yang harus dicarikan jalan keluar.
Untuk masalah dampak ekonomi, kata Sahat pihaknya mendorong Pemprov Jatim memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari APBD kepada mereka yang benar-benar terdampak secara langsung dengan transparan.
“Inilah saatnya kita berikan BLT kepada masyarakat karena mereka benar-benar membutuhkan dan terdampak langsung akibat wabah virus corona dari sisi non medis,” katanya.
Sementara dari sisi penanganan medis, lanjut Sahat pihaknya mengapresiasi karena sudah dilakukan dengan baik oleh Satgas penanganan Covid-19 yang dibentuk Gubernur Jatim. Termasuk soal persiapan rumah sakit rujukan beserta kelengkapan medis yang diperlukan seperti ketersediaan bed, alat pelindung diri hingga persiapan rapid tes.
“Kalau memang dibutuhkan penyemprotan desinfektan ke seluruh wilayah yang berpotensi menjadi media penyebaran virus corona, kami mendorong supaya diambilkan dari dana APBD,” ungkap Sahat.
Penanganan dari sisi medis itu cenderung pada urusan teknis, tapi yang tak boleh dilupakan adalah dari sisi non medis dimana rakyat merasakan dapat perlindungan dari negara terkait merebaknya covid-19. “Jangan sampai rakyat dibuat kebingungan karena dianjurkan tidak keluar rumah tapi tidak ada jaminan negara bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” katanya mengingatkan kembali.
Sahat juga mendorong supaya gubernur memastikan pabrik atau perusahaan produsen masker dan hand sanitizer tetap produksi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kalau perlu mendorong BUMD Jatim yang bisa memproduksi masker dan hand sanitizer, seperti PT Casava, lalu dibeli pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis.(yul)
