DEPOK,beritalima.com
Dalam rangka penyampaian hasil reses ,DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna guna mendengarkan secara langsung hasil reses seluruh anggota dewan, di dalam reses tersebut banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat dalam upaya perbaikan di banyak sisi.
Rapat yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Yetty Wulandari tersebut menjelaskan bahwa reses yang di gelar selama 3 hari oleh seluruh anggota DPRD sudah sesuai dengan undang-undang,untuk itu pihaknya mempersilahkan masing-masing fraksi melaporkan hasil dari reses anggotanya.
Dimulai dari partai PDIP yang di wakili oleh Siti Sutisna dimana pihaknya menyoroti pentingnya pembangunan Infrastruktur tetap di lanjutkan tidak hanya itu pihaknya juga menyoroti terkait perbaikan sarana masyarakat umum seperti posyandu.
“Ini semua tentu sesuai dengan perda kota Depo kota layak anak untuk itu pembangunan harus terus di lanjutkan dan pelayanan lainnya juga harus mengikuti seperti proses pembuatan e-KTP dan pembangunan RTLH,” jelasnya.
Hal senada juga di sampaikan Fraksi Gerindra dimana pihaknya juga ikut meyinggung masalah pelayanan publik yang di nilai masih jauh dari harapan tidak hanya itu ada beberapa point yang ikut di sanpaikan dirinya di acara rapat paripurna tersebut.
“Masalah UMKM dan masalah Icon Kota Depok yang di nilai kurang menarik saat ini dan sudah selayaknya di ganti,” jelasnya.
Tidak jauh berbeda Fraksi PKS juga mengungkapkan hal demikian terkait masih banyak masyarakat yang ingin beberapa item pelayanan masyarakat dapat terus di tingkatkan.
“Pelayanan e-KTP,pos windu,perbaikan sarana tempat ibadah,perbaikan jalan,Rtlh semua harus tetap di lanjutkan,” paparnya.
Fraksi PAN Yang di wakili oleh Lahmudin mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong pemkot terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta menarik investor untuk dapat lagi berkontribusi di kota Depok.
Sedang Golkar melalui Nurhasim masih fokus di bidang pembangunan fisik seperti drainase penuntasan jalan tol dan pemasangan rambu-rambu di tempat rawan kecelakaan peryataan tersebut tidak jauh berbeda dengan Fraksi Demokrat melalui Siti Nurjana dimana pihaknya mengatakan pentingnya pengembangan SDM.
“Hal ini penting mengingat kita tertinggal jauh dalam hal sumber daya manusia birokrasi di bidang kesehatan bpjs dan masih minim pembangunan sarana pendidikan,” paparnya.
Sementara itu PPP menyoroti masalah pendidikan madrasah serta peningkatan insentif RT RW seerta mendorong perda anti miras.
“Perda anti miras sangat perlu karena sumber kejahatan bermula dari miras untuk itu kami akan terus berupaya agar perda anti miras dapat di realisasikan,” tutupnya.
Dalam Sidang Paripurna DPRD Depok tersebut Wakil Walikota Depok Pradi Supriyatna memberikan tanggapannya dalam penyampaian reses DPRD Kota Depok yang menyatakan bahwa akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020, dan akan menyesuaikan dengan APBD yang sudah ada.(Yopi).
