PADANG,beritaLima.com – Peningkatan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan garin masjid/ musholla sebesar 200 persen yang merupakan salah satu dari 10 Program Unggulan Walikota dan Wakil walikota Padang, Mahyeldi – Emzalmi ternyata hingga saat ini belum terpenuhi. Hal itu diketahui dalam Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan APBD Tahun 2017 Kota Padang antara Pansus II DPRD Padang Bidang Belanja Langsung bersama Pemerintah Kota Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), Asisten, Bagian Pemerintahan serta Camat Sekota Padang di DPRD Padang.
Anggota Pansus II DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa mengatakan, dari awal menjabat selaku pimpinan di pemerintah kota, salah satu progul Mahyeldi – Emzalmi adalah peningkatan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan Garin Masjid/ Musholla sebesar 200 persen.
“Nah, dalam hal ini saya menanyakan sudah sampai berapa peningkatan dana untuk Operasional RT dan RW, semenjak beliau menjabat. Janjinya adalah 200 persen. Kita berharap janji dari pemerintahan Mahyeldi – Emzalmi bisa segera dipenuhi, karena janji adalah hutang,” kata Hesa, Kamis (14/9/2017).
Sampai saat ini, katanya, ada RT RW yang mengeluh, juga ada yang dana yang telat penerimaan. Katanya, belum ada peningkatan. “Ini adalah janji pemerintah, karena masa jabatan tidak lama lagi. Jangan nantinya pas di 2018, anggaran ini langsung di-blow up 200 persen. Tendensinya nanti beda lagi karena suasana Pilkada, pasti tendensinya beda lagi.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Padang, Arfian Amhar menyebutkan, peningkatan dana operasional RT RW hingga saat tahun 2017 baru mencapai 75 persen. Awalnya di 2014, untuk RT Rp125 ribu dan tahun 2017 sudah naik Rp225 ribu per bulan. Pada tahun 2018, sudah dianggarkan di masing – masing kecamatan untuk dana operasional RT sebesar Rp250 ribu dan RW Rp275 ribu per bulan.
“Jadi, pada 2018 nanti sudah ada kenaikan sebesar 100 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Padang, Helmi Moesim mengatakan, untuk dana operasional RT RW saat ini dari Pemerintah Kota Padang yang dijanjikan sebesar 200 persen memang belum terpenuhi sebesar itu. Namun, menurut Helmi, sudah ada peningkatannya dari tahun ke tahun.
Selaku anggota dewan yang mempunyai dapil masing – masing di setiap kecamatan, ia mendorong apa yang dijanjikan oleh walikota dan wakil walikota dapat terpenuhi selama itu dapat dipertanggungjawabkan.
(rki)
