SURABAYA, beritalima.com – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi setempat untuk membentuk lembaga khusus pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas BUMD agar benar-benar dapat menjadi badan usaha yang produktif,” terang Aulia Hany Mustikasari.
Menurutnya, lembaga khusus tersebut akan berperan dalam mencermati kinerja perusahaan daerah, termasuk dapat mengadopsi pola pengelolaan BUMD dari provinsi lain yang terbukti berhasil.
Selain pembentukan lembaga pembina, Fraksi Golkar juga mengusulkan adanya Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mengevaluasi kinerja BUMD, sekaligus mendorong pendirian BUMD Pangan.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mewujudkan konsep “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”.
“Semua usulan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan Jawa Timur di tengah beberapa aturan yang menyebabkan pendapatan daerah mengalami penurunan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Komisi C DPRD provinsi Jatim, kontribusi BUMD terhadap PAD masih relatif kecil, yakni hanya 2,59 persen. Target setoran BUMD pada 2024 sebesar Rp 473,11 miliar juga tidak tercapai, dengan realisasi hanya berkisar Rp 471,68 miliar.
Dari jumlah tersebut, Bank Jatim menyumbang Rp 417,54 miliar, BPR Jatim Rp 9,42 miliar, Jamkrida Rp 2 miliar, JGU Rp 1,67 miliar, Air Bersih Rp 1,55 miliar, PJU Rp 22,5 miliar, PWU Rp 1,2 miliar, dan SIER Rp 16,58 miliar. Sementara itu, Askrida nihil setoran karena adanya larangan dividen dari OJK.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2026, disebutkan estimasi pendapatan daerah mencapai Rp 28,263 triliun yang terdiri dari penerimaan PAD sebesar Rp 17,24 triliun, transfer pusat Rp10,994 triliun, serta pendapatan daerah sah lainnya Rp 28,15 miliar.(Yul)
