SURABAYA, beritalima.com – Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan program pemerintah provinsi Jawa Timur.
Terlebih, program yang digagas oleh gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut merupakan program unggulan transportasi publik yang murah, nyaman dan aman.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota anggota DPRD provinsi Jatim Nurul Huda, bahwa pemotongan TKD sebesar Rp 2,1 triliun ini menimbulkan macetnya progam yang sudah terlanjur berjalan.
“Adanya pemotongan TKD sekitar Rp 2,1 sampai 2,3 triliun itu sangat berdampak terhadap anggaran di setiap OPD, terutama kita tahu bahwa Bus Trans Jatim itu kan merupakan transportasi yang menjadi idaman dari masyarakat Jawa Timur. Saat ini sudah ada 7 koridor dan Insyaa Allah sebentar lagi akan ada penambahan koridor Malang Raya,” terang politisi PPP ini.
Bus Transjatim manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, disamping tiketnya murah, nyaman dan aman, kendaraan ini juga melintas antar kabupaten, sehingga masyarakat sangat membutuhkan.
Anggota komisi D DPRD provinsi Jatim ini menegaskan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah tetap melanjutkan program transportasi publik yang ramah lingkungan ini.
“Harapan kami di komisi D menginginkan bagaimana pemerintah Jawa Timur atau gubernur Jawa Timur bisa memberikan antisipasi terhadap anggaran yang dibutuhkan, sehingga operasional dari Transjatim itu bisa berjalan sampai selesai,” tegasnya.
Meskipun Huda mengakui bahwa akibat pemotongan TKD tersebut, dinas perhubungan kehilangan sekitar 50% anggaran Transjatim yang senilai Rp 900 miliar menjadi Rp 400 miliar.
“Alhamdulillah, pemprov Jatim sudah menjanjikan akan mengcover dana tersebut. Sehingga program Bus Transjatim sebagai transportasi publik yang murah, nyaman dan aman tetap bisa terlaksana,” tukasnya.
Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nurul Huda, anggota fraksi PKS DPRD provinsi Jatim Harisandi Savari menambahkan, bahwa pemerintah provinsi dengan program unggulan gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepada warganya melalui program Transjatim ini.
“Nah kalau memang Trans Jatim ini tidak dipikirkan secara bersama, maka bukan tidak mungkin operasional ini akan terhenti pada bulan Juni dan Juli mendatang. Karena itu eksekutif dan legislatif duduk bareng untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah dicapai kesepakatan untuk melanjutkan Transjatim terus berlanjut ke seluruh 38 kabupaten kota,” tandasnya.
Harisandi menyebutkan bahwa sebelum Bus Transjatim diluncurkan, masyarakat lokal yang merasa terancam oleh keberadaan transportasi tersebut, melakukan penolakan.
“Saya rasa pemerintah sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, termasuk anggota dewan sebagai perwakilan mereka. Saya juga yakin sebelum pemerintah meluncurkan Bus Transjatim, pemerintah sudah melakukan kajian dan tidak akan merugikan dan memastikan penghasilan masyarakat lokal. Justru dengan adanya Bus Transjatim bisa menyempurnakan kebutuhan masyarakat terutama di sektor transportasi,” pungkasnya.(Yul)
