JAILOLO, beritalima.com – Anggota DPRD Halbar Frangky Luang Sesalkan atas sikap Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara. Pasalnya, menempatkan aparat kepolisian untuk menjaga kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta ketua ULP Halbar Hizar.
Menurut Frangky, tindakan seperti itu memberikan kesan kepada publik kondisi Halbar tidak aman. Sehingga kantor harus di jaga oleh anggota polisi.
Lanjut Farangky, yang juga ketua Fraksi Demokrat, dengan terjadinya gejolak hingga kontraktor lokal berujung pemukulan kepada ketua ULP. Karena kinerja pihak ULP yang tidak profesional. Sebab, tidak taat pada ketentuan regulasi terkait dengan tender proyek. Jadi solusinya yang tepat untuk membenahi oknum ULP.
Dikatakannya, Bupati Halbar Danny Missy segera mengintruksikan agar mereka dapat bekerja profesional, berpegang pada aturan main yang benar. Dengan cara demikian tidak ada orang yang akan berontak saat mengikuti tender proyek.
”Bupati Danny Missy dalam menjalankan roda pemerintahan terkesan mengadakan tangan besi,”ujarnya.
Apalagi, lanjut Frangky, di erah reformasi dengan mengedepankan sistim demokrasi dan menghormati hak – hak sipil, cara kepemimpinan seperti ini justru akan mencederai sistim pemerintahan yang demokratis karena memasung hak – hak Konsitusi warga negara. Dalam mendapatkan pekerjaan sesuai amanat pasal 27 UUD 1945. Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Atas nama Konsitusi dan demi rasa keadilan saya minta agar Kapolres Halbar menarik anggotannya yang ditempatkan di kantor ULP jangan mereka menjadi tumbal dari kebijakan pemerintahan yang bobrokn,”pungkasnya. (ssd)
