DPRD Sumsel Dukung Pelarangan Vape Usulan BNN Tegaskan Ancaman Narkoba Kian Mengkhawatirkan

  • Whatsapp

PALEMBANG, Beritalima.com |
Wakil Ketua DPRD Provinsi sumsel
H. Nopianto, S.Sos., M.M.
Menilai kondisi peredaran narkoba, baik secara nasional maupun di Sumatera Selatan, saat ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa pola distribusi narkoba terus mengalami perubahan dengan memanfaatkan ver cara baru yang semakin sulit terdeteksi aparat. Apalagi berdasarkan data BNN tingkat kasus narkoba di Sumsel secara nasional berada di peringat dua, ini sangat mengkhawatirkan, Kamis (09/04/2026).

Menurutnya, penggunaan vape menjadi salah satu modus baru yang digunakan jaringan narkoba untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Dalam praktiknya, perangkat rokok elektrik tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat konsumsi, tetapi juga sebagai sarana kamuflase untuk mengedarkan zat terlarang.

“Peredaran narkoba sekarang semakin canggih. Modusnya sudah bergeser, salah satunya dengan memanfaatkan vape. Dari hasil temuan BNN, sebagian liguid yang beredar ternyata mengandung narkotika dan zat bius. Ini tentu sangat berbahaya,” kata politisi Partai NasDem ini.

“Hingga awal April 2026, fokus DPRD Sumatera Selatan meliputi dukungan penanganan narkoba, pemantauan wilayah, dan sinkronisasi anggaran. Wakil Ketua DPRD, H Nopianto, mendukung pelarangan vape usulan BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Selain itu, fokus pada koordinasi karhutla dan stabilitas wilayah juga dilakukan ucapnya.

Dukungan Pelarangan Vape DPRD Sumsel merespons positif usulan BNN untuk melarang vape atau rokok elektrik, karena ancaman narkotika yang kian mengkhawatirkan.

Kesiapsiagaan Karhutla DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumsel bersiap meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau, dengan target siaga darurat sebelum akhir April 2026.

“Sinergi Kelembagaan Pimpinan DPRD aktif dalam kegiatan sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk pemantauan wilayah.
Realisasi Anggaran Fokus DPRD juga tertuju pada pengawasan realisasi belanja APBD 2026, yang masih didominasi pengeluaran rutin hingga Maret 2026.
Rapat Pansus DPRD melalui Pansus IV aktif mengadakan rapat kerja dengan dinas terkait tutupnya.( Lin)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait