TRENGGALEK, beritalima.com|Menanggapi nota Bupati yang disampaikan beberapa waktu lalu, hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2019 Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD Trenggalek Tahun 2020.
Rapat kerja tersebut dibuka dan terbuka untuk umum yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek H. Samsul Anam bersama para wakilnya, dihadiri pula oleh Bupati, jajaran Forkopimda, OPD, para Camat serta organisasi kemasyarakatan lain dengan jumlah peserta sekitar 100 orang undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H. Samsul Anam usai menyampaikan sambutan kemudian memberikan kesempatan kepada para juru bicara fraksi-fraksi yang ada untuk membacakan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD tahun 2020.
“Dalam sidang kali ini, penyampaian pandangan umum Fraksi akan dilakukan oleh juru bicara Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PARI, Fraksi Golkar, Frakasi PKS dan Fraksi Demokrat,” kata Samsul Anam.
Adapun substansi pandangan umum yang disampaikan oleh masing masing Fraksi terhadap Nota RAPBD Tahun 2020 Bupati Trenggalek diantaranya, Fraksi PKB yang berpendapat bahwa sinergitas pembangunan pariwisata dan implementasi e-goverment dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik harus dioptimalkan, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD agar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Agar penganggaran kegiatan-kegiatan yang tidak begitu mendesak dan urgen mohon untuk dipertimbangkan penganggarannya,” sambungnya.
Kemudian, memberikan solusi agar para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD dan SMP yang di tahun 2019 ini habis masa kontraknya, tetap bisa menjalankan tugas mengajar di lembaga pendidikan dimaksud, realisasi pembangunan Shelter, rencana pembangunan jalan perempatan Widowati diusahakan untuk tidak melewati atau mengganggu bangunan RSUD dr.Soedomo.
“Ditambah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional serta peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan,” tandas Samsul.
Untuk Fraksi PDIP, beberapa tadi diantaranya agar lebih fokus dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Rajin cari peluang pendanaan, efisiensi dan efektifitas perencanaan, konsisten melaksanakan komitmen pada daftar program prioritas dan profesionalitas, rasionalisasi Belanja Pengawai pada Belanja Langsung.
“Selain juga dengan adanya Dana Desa dan Dana Kelurahan, daerah harus berperan aktif mengawal di tiap tahapan, kemudian program penyediaan air minum, program RTLH, dari sisi kuantitas telah memenuhi RPJMD jadi patut dipertahankan,” ujarnya.
Fraksi PARI, poinnya pada perbanyak menciptakan dan menyediakan kesempatan kerja. Akibat turunnya dana perimbangan pusat sebesar 5,8% maka Pendapatan Daerah juga menurun sekitar 2,77 % sehingga perlu adanya perhatian serius dari semua pihak ditambah adanya kenaikan Belanja Tidak Langsung, yang diproyeksikan 11 %.
“Perlu strategi serta rasionalisasi pengelolaan anggaran, kekeringan pada musim mendatang dapat lebih diminamalisir oleh pihak terkait serta harus segera diterbitkan kebijakan pemerintah daerah dalam permasalahan sampah,” imbuh Politisi PKB itu.
Masih kata Samsul, untuk Pandangan umum Fraksi Demokrat, salah satunya yaitu permintaan penjelasan dan gambaran berapa besar kapitalisasi potensi PAD Kabupaten Trenggalek, khususnya tahun 2020. Menyoroti Belanja Pegawai dalam RAPBD 2020 yang naik 11% maupun menyoroti program pengentasan kemiskinan melalui GERTAK. Terus, Asumsi-asumsi apa yang dipakai dalam menentukan kenaikan masing-masing pajak diatas jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019.
“Bupati disarankan agar lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan defisit mengingat tidak ada alokasi khusus dana dari APBN dan konsisten dengan RPJMD,” ungkapnya.
Disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, pihaknya menyikapi mengenai ketergantungan kepada pendanaan program dan kegiatan yang cukup tinggi terhadap dana perimbangan pusat maupun propinsi. Diharapkan, pemerintah daerah harus bisa mandiri dengan tetap konsentrasi agar Belanja Daerah bisa konsiten dengan RPJMD.
“Pemetaan daerah rawan kekeringan, program peningkatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, peningkatan kwalitas SDM, perhatian kepada guru bantu daerah, optimalosasi BUMD dan peningkatan pelayanan kesehatan juga harus jadi prioritas pemerintah daerah,” sebut Samsul.
Terakhir dari Fraksi PKS, Pemkab disarankan mengawasi alokasi penggunaan Dana Desa dengan ketat, pelaksanaan proses APBD 2020 yang tepat waktu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seyogyanya dinaikan dari 7,18 persen menjadi 15 persen tanpa menaikan retribusi pariwisata.
“Peningkatan alokasi dana program peningkatan kwalitas fasilitas pembinaan kepribadian dan keimanan di Sekolah Dasar, Dana CSR dan proyeksi kiranya dapat di publikasikan kepada masyarakat serta penyediaan alat transportasi umum bagi pelajar sesuai rayon zonasi,” pungkasnya. (her)
