SURABAYA, beritalima.com | Anggota DPRD provinsi Jatim dr Benjamin Kristianto MKes MARS, PHd menegaskan, meskipun ada issue yang menyebutkan bahwa BPJS PBI banyak yang di nonaktifkan, tetapi pihaknya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik.
Terutama untuk masyarakat yang saat ini masih berobat karena menderita penyakit kritis seperti ginjal yang harus menjalani cuci darah dan penyakit jantung yang bergantung pada obat dan operasi ring jantung, serta pasien diabetes melitus yang harus rutin mendapatkan perawatan dan pengobatan.
“Beberapa waktu yang lalu kami sudah diskusi juga sebenarnya dengan gubernur, kenapa BPJS PBI itu di stop dulu. Sebenarnya itu bukan distop, lebih tepat sebenarnya itu diverifikasi dan disinkronis dengan data, karena banyak sekali masyarakat yang sebenarnya enggak layak dapat PBI malah dapat, dan kebalikannya yang semestinya mereka dapat malah enggak dapat,” terang anggota komisi E DPRD provinsi Jawa Timur ini.
Pemilik rumah sakit Shella Medika ini menuturkan bahwa saat ini pemerintah melalui PBJS dan dinas sosial melakukan verifikasi pendataan. Baik Kemensos maupun kementerian kependudukan melakukan sinkronisasi pendataan dan verifikasi ter-update.
“Saya ulangi lagi, ini bukan distop ya, tetapi diverifikasi dan sinkronize data. Untuk Jawa Timur kemarin kita diskusi dengan ibu gubernur, kita tanya bagaimana kalau orang yang benar-benar sakit, ya pakai BPJS PBI. Termasuk untuk pasien berobat jalan seperti penderita kanker, jantung dan diabetes meskipun kartu BPJS PBI nya mati dan nonaktif, tetap bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit, kita jamin,” tandasnya.
dr Benjamin mengungkapkan, meskipun kartu BPJS PBI mati, masyarakat tetap dijamin oleh dana pemerintah provinsi yang bersinergi dengan Kabupaten setempat.
Masyarakat yang ingin berobat tidak perlu ketakutan, mereka akan dapat pelayanan, sementara datanya sedang diverifikasi.
“Kita harapkan data itu menjadi data yang akurat sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya. Data BPJS PBI yang dinonaktifkan sekitar 1.480.380 orang. Saya sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan kepada BPJS kesehatan, kalau anggarannya kurang ataupun programnya tidak bisa jalan, agar segera menyampaikan kepada bapak presiden. Karena kan yang kita bawa ini soal nyawa, jadi sangat urgent dan tidak bisa ditawar-tawar,” sambungnya.
dr Benjamin berharap dengan kehadiran Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., yang resmi terpilih sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031. Dr. Pujo menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2021–2026, mulai 19 Februari 2026 ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan.(Yul)
