SURABAYA, Beritalima.com-
Saking cintanya dengan pekerjaannya yang bermuatan sosial, dr Benjamin Kristianto MARS selama 2 periode menduduki kursi legislatif di gedung Indrapura Surabaya, tetap memilih komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Setelah terpilih kembali di periode ke tiga, dr Beny, panggilan akrab dr Benjamin Kristianto MARS, kembali menetapkan pengabdiannya di komisi E.
Meskipun anggota DPRD provinsi Jatim ini getol memperjuangkan sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pihaknya mengaku masih ada perjuangan yang belum terselesaikan. Karena itu, dr Beny kian semangat memperjuangkan apa yang selama ini menjadi obsesinya.
“Di periode ke tiga ini saya masih di komisi E, sesuai latar belakang pendidikan saya. Pendidikan saya S-1 nya dokter, S-2 memegang manajemen kesehatan masyarakat. Jadi saya masuk anggota dewan ini tidak berorientasi proyek atau apa. Orang kadang-kadang bilang bahwa di komisi B dan C itu basah, tetapi saya tidak pernah mau menyentuh itu. Yang saya sentuh itu adalah komisi E karena itu adalah sebenarnya panggilan jiwa saya,” tegas anggota fraksi Gerindra DPRD provinsi Jatim ini.
dr Beny mengungkapkan bahwa sektor pendidikan itu penting. Tanpa pendidikan yang memadai, SDM (Sumber Daya Manusia) rendah, akan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan keluarganya, terlebih di jaman yang serba digital seperti saat ini dibutuhkan manusia yang cerdas dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi agar bangsa Indonesia bisa bersaing di pasar global.
“Sementara kesehatan itu juga penting. Secerdas apapun kalau tubuhnya tidak sehat, maka dia tidak akan bisa fokus bekerja, tidak bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Orang sakit tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu sangat penting bagi kita semua untuk selalu sehat. Dan ketika sakit, pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berobat, agar benar-benar bisa sembuh total dan bisa melakukan aktivitasnya,” terangnya.
dr Beny menuturkan, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan memadai, pihaknya bersama anggota komisi E yang lain, mengajukan tambahan anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
Begitu juga di sektor kesehatan. dr Beny mengaku bahwa pihaknya juga mengajukan tambahan anggaran.
Kedua sektor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia tersebut, mendapatkan tambahan anggaran besar, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Kita berharap, anak-anak usia sekolah bisa menikmati pendidikan, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Sudah ada di UUD’45 bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengimplementasikan UUD’45 tersebut. Ini tidak bisa ditawar-tawar,” tandasnya.
“Seperti tadi saya sampaikan bahwa Puskesmas itu sudah salah jalur. Kalau menurut saya salah jalur itu mereka ngobatin pasien, jadi di Puskesmas itu ada upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan perorangan. UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) yang harus diusung oleh nakes (Tenaga Kesehatan) Puskesmas itu adalah UKM-nya tadi. Kalau ada yang mau berobat, jangan di ping pong untuk mendapatkan surat rujukan. Orang ini lagi sakit lho, harus mendapatkan perawatan secepatnya,” tukas dr Beny.
“Nah merubah inilah yang perlu saya garis bawahi. Sebagai anggota dewan di komisi E, karena di komisi E itu ada dua dokter, tapi yang tetap konsen di komisi E hanya saya. Selama 3 periode saya tetap di komisi E saja,” ujarnya .
Menurut dr Beny, bagaimana dia ingin generasi muda itu hebat, apalagi kebetulan (maaf) dia dari partai Gerindra, dia mendapat tugas khusus dari DPP untuk mencari data PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK yang ada di Jawa Timur, karena DPP Gerindra mulai ngatur budgeting untuk kebutuhan pendidikan.
“Kita pingin memberantas stunting. Ini benar-benar memberantas, bukan asal ngomong waktu kampanye. Kampanyenya kan sudah lewat, ini masalahnya menepati janji kampanye. Janjinya memenuhi apa yang menjadi skala prioritas. Yaitu mengangkat derajat kesehatan setinggi mungkin, terutama untuk Jawa Timur, kita ingin mencegah stunting dan TBC, karena dengan gizi jelek akan gampang menular. Gizi penting untuk kecerdasan dan daya tahan tubuh agar bisa mencegah segala macam penyakit,” paparnya.
Dengan demikian tujuan menciptakan masyarakat yang sehat bisa terwujud, bukan masyarakat yang sakit, lalu berobat yang tentu saja biayanya jauh lebih besar.
dr Beny menyoroti perihal BPJS kesehatan yang cenderung mengecewakan masyarakat. Sebagai BUMN yang memiliki monopoli usaha, selayaknya BPJS
memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang sedang sakit. Untuk PBJS Ketenagakerjaan, juga menjaga pelayanan dengan baik dan sesegera mungkin melakukan pembayaran jika pekerja sudah purna tugas atau terdampak PHK.
“Saya sering kali sampaikan BPJS itu salah arah orientednya. Walaupun BUMN, tapi dia orientasinya bukan uang. Tolong digarisbawahi, bukan uang, tetapi orientasi dia itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang sedang sakit. Masak orang masih sakit kalau sudah 5 hari disuruh pulang, padahal dia belum sembuh. Pasien-pasien yang baru dioperasi juga belum sembuh total kok dipaksa pulang. Alasannya sesuai aturan. Aturan yang mana? Orang sakit itu harus dirawat dan diobati sampai benar-benar sembuh, supaya dia tidak kambuh-kambuh agar bisa beraktivitas, dan jika dia punya penyakit menular, dia tidak menularkan penyakitnya ke orang lain,” sambungnya.
dr Beny mengimbau, BPJS melakukan survey ke semua rumah sakit, berapa yang komplain, berapa yang puas, agar dia bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
“Namanya BUMN itu bukan hitung-hitungan keuntungan. Ya wajar kalau merawat orang sakit itu pasti nombok, pasti rugi. Lha kalau butuh biaya, ya minta sama Presiden, minta sama DPR RI untuk memberikan anggaran agar bisa menutupi kerugian akibat merawat orang sakit. Yang dirawat itu warga Indonesia, orang yang dikenai pajak, ya pajak kendaraan bermotor, ya PBB rumah, ya pajak penghasilan. Pajak-pajak itu, yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi PR saya di periode ke tiga ini adalah menyelesaikan fungsi Puskesmas dan BPJS agar kembali kepada Fitrahnya sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.(Yul)
