JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Dr H Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melunasi utangnya kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) agar lembaga logisik ini lebih leluasa melayani pangan rakyat Indonesia.
Per Juni lalu, ungkap legislator Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kepada Beritalima.com, Rabu (1/7) pagi, utang Pemerintah kepada Bulog Rp 2,61triliun. Besarnya utang Pemerintah kepada Bulog akibat akumulasi program penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) gula 2019. “Keberadaan Bulog di daerah sangat vital. Jika cashflow Bulog terganggu, semua fungsinya jadi lemah dan tidak berdaya”, ujar Akmal.
Dikatakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, kondisi sulit yang terjadi saat ini terlalu banyak drama pada pengelolaan anggaran negara. Pada satu sisi stimulus pemulihan akibat wabah virus Corona (Covid-10) berubah-ubah dan yang hampir mencapai Rp 1 triliun, di lain pihak, banyak utang Pemerintah tidak ditunaikan secara prioritas. Penyerapan pemulihan ekonomi akibat wabah Covid19 sangat minim sehingga memicu pimpinan negara marah-marah.
Sekretaris Fraksi PKS MPR RI tersebut menganggap, pencairan utang Pemerintah yang direalisasi Rp 566 miliar Januari sampai Juni 2020 masih terlalu kecil. Tidak sampai seperempatnya. Pada lain pihak, Bulog Tahun ini tidak mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Secara aturan, lanjut Andi, Bulog memiliki potensi mendapat penambahan PMN Rp 2 triliun bila merujuk Peraturan Pemerintah No: 70/2016. Namun, dalam kondisi wabah Covid-19 ini memang semua aturan berubah. “Kami mendorong di Komisi IV agar Pemerintah cepat menunaikan kewajibannya membayar utang ke Bulog. Namun, itu harus diimbangi kedisiplinan Bulog mengelola uang negara ini tanpa ada bocor yang berpotensi terjadi akibat distribusi ke wilayah-wilayah.”
Dikatakan, sejak Bulog berubah fungsi karena merangkap kegiatan bisnis, banyak kekurangan dan kelebihan yang menyatu bersamaan, salah satu kelemahan saat ini, unsur kerakyatan Bulog mulai memudar. Masyarakat Indonesia terutama rakyat miskin mulai kehilangan manfaat dari Bulog yang pada masa lalu murni sebagai penyangga logistik.
“Kami di Komisi IV sepakat agar Pemerintah segera membayar utang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog 2018-2019 Rp 409,8 miliar dan cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula 2018-2019 Rp 1,35 triliun. Kesepakatan ini tertuang pada hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bulog dengan Komisi IV DPR, 25 Juni lalu,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
