JAKARTA, Beritalima.com– Penerapan darurat sipil yang dilakukan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggulangi semakin merebaknya virus Corona (Covid-19) di tanah air bukti penguasa tidak peduli terhadap aspirasi rakyat.
Kecaman itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto kepada Beritalima.com, Selasa (31/3) siang. Sangat disayangkan sikap Pemerintah menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi persebaran Covid-19.
Harusnya, ungkap anggota Komisi VII DPR RI ini, Pemerintah menetapkan status karantina lingkungan sebagaimana diatur UU No: 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan UU itu, Pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat yang berada di wilayah karantina. “Kami dari Fraksi PKS menolak penerapan darurat sipil yang ditetapkan Presiden Jokowi, Senin (30/3). Keputusan tersebut tidak tepat dan terkesan mengabaikan kepentingan rakyat.
Nanti Indonesia bakal tercatat sebagai negara terburuk dalam penanganan wabah Covid 19. Negara lain berlomba memberi pelayanan terbaik kepada rakyatnya, di Indonesia malah rakyat dibiarkan di rumah tanpa jaminan pangan,” tegas Mulyanto di sela acara pembagian masker dan hand sanitizer di Kota Tangerang, Selasa (31/3).
Mulyanto menyebut, Amerika Serikat menyediakan anggaran Rp 35.000 triliyun untuk mengatasi dan membantu rakyat negara Paman Sam tersebut selama masa karantina. China menyiapkan Rp 143 triliyun, India Rp 314 triliyun, Philipina Rp 216 triliyun dan Malaysia Rp 916 triliyun.
“Ini Indonesia, negara Panca Sila yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan secara nyata, bahwa tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, malah Pemerintah abai terhadap tuntutan rakyat,” sindir anggota DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Lingkungan Hidup ini.
Untuk itu Fraksi PKS, kata Mulyanto, menolak kebijakan darurat sipil yang ditetapkan Pemerintah. “Bersama segenap elemen bangsa lainnya, PKS akan mengupayakan tindakan politik agar keputusan ini dibatalkan karena keputusan ini tidak tepat di tengah kondisi darurat jutaan nyawa rakyat,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
