SURABAYA – beritalima.com, Indra Ari Murto dan Riansyah, dua orang pengacara yang menjadi terdakwa pada kasus dugaan pemalsuan surat tagihan pada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) PT. Hitakara, dituntut dengan pidana selama 2 tahun oleh Jaksa Kejati Jatim.
Jaksa Kejati Jatim Ubaydilah dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa Indra dan terdakwa Irwansyah terbukti secara bersama-sama memakai surat yang diduga palsu yang bila dipakai dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 263 jo 55 KUHP.
“Menuntut dengan pindana selama 2 tahun penjara. Menyatakan barang bukti ke 1 sampai 150 tetap terlampir dalam berkas perkara,” katanya di ruang sidang Tirta 2 PN. Surabaya. Selasa (10/9/2024).
Menurut Jaksa Ubaydillah, tuntutan itu diajukan setelah dirinya tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapus kesalahan dari para terdakwa.
“Hal yang memberatkan para terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan para terdakwa tidak pernah Dihukum,” pungkasnya.
Diketahui, terdakwa Indra Ari Murto dan Riansyah diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 400 ke-2 KUHP jo pPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 242 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa Kejati Jatim Dwi Hartanta dan Ubaydillah dalam surat dakwaannya menjelaskan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Indra Ari Murto dan Riansyah ini terjadi pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 di kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Arjuno no 16–18 Kecamatan Sawahan, Surabaya.
PT. Hitakara, lanjut Jaksa Dwi Hartanta, berdasarkan akte pendirian nomor 67 tertanggal 26 Oktober 2010, di Notaris PPAT I Putu Chandra, S.H. di Denpasar; bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, jasa penyewaan dan pengelolaan property.
“Terhitung sejak 01 Maret 2013 PT. Hitakara memulai proses pembangunan Hotel Harris Resort Benoa Bali, sekarang menjadi Hotel Tijili Benoa dengan konsep kondotel,” ungkap Jaksa Dwi Hartanta, mengutip isi surat dakwaannya. Jum’at (28/6/2024).
Pembangunan Hotel Resort Benoa Bali, sambung penuntut umum, selesai tanggal 31 Mei 2017, memiliki kamar sebanyak 270 kamar. Dari jumlah itu, 60 kamar diantaranya disewakan jangka panjang kepada para penyewa termasuk kepada Tina, Linda Herman dan Novian Budianto.
Dalam hal sewa kamar dalam jangka panjang antara Hotel Harris Resort Benoa Bali dengan Linda Herman, Tina serta Novian Budianto ini dibuatkan surat pemesanan unit hotel, serta Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang.
“Surat Perjanjian kamar hotel dalam jangka panjang itu, perjanjian sewa menyewa jangka Panjang Unit Hotel Harris Resort Benoa Bali nomor : 028/PS-Harris Benoa/V/2013 tanggal 15-05-2013 antara PT. Hitakara dengan Ny. Tina, Perjanjian sewa menyewa jangka Panjang Unit Hotel Harris Resort Benoa Bali nomor : 025/PS-Harris Benoa/X/2013 tanggal 15-05-2013 antara PT. Hitakara dengan Ny. Linda Herman, Perjanjian sewa menyewa jangka Panjang Unit Hotel Harris Resort Benoa Bali nomor : 003/PS-Harris Benoa/X/2015 tanggal 19-10-2015 antara PT. Hitakara dengan Bapak Novian Budianto,” papar Jaksa Dwi Hartanta, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaannya.
Selain itu, lanjut Jaksa Dwi Hartanta, dibuatkan juga surat perjanjian pengelolaan antara Tina, Linda Herman, dan juga Novian Budianto dengan PT. Tiga Sekawan Benoa selaku pengelola unit hotel.
Adapun bentuk surat perjanjian pengelolaan ketiganya dengan PT. Tiga Sekawan Benoa tersebut, Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Pengelolaan Unit Hotel Haris Resort Benoa Bali nomor : 028/PP-Harris Benoa/V/2013, rumusan pendapatan bagi hasil yaitu 4.1.4 tanggal 16 Mei 2013, antara PT. Tiga Sekawan Benoa dengan Tina, Perjanjian Sewa menyewa Jangka Panjang Pengelolaan Unit Hotel Haris Resort Benoa Bali nomor : 028/PP-Harris Benoa/V/2013, rumusan pendapatan bagi hasil yaitu 4.1.4 tanggal 16 Mei 2013, antara PT. Tiga Sekawan Benoa dengan Tina, Perjanjian Sewa menyewa Jangka Panjang Pengelolaan Unit Hotel Haris Resort Benoa Bali nomor : 025/PP-Harris Benoa/V/2013 Rumusan Pendapatan Bagi Hasil 4.1.4 tanggal 18 Mei 2013, antara PT. Tiga Sekawan Benoa dengan Ny. Linda Herman, Perjanjian Sewa menyewa Jangka Panjang Pengelolaan Unit Hotel Haris Resort Benoa Bali nomor : 003/PP-Harris Benoa/V/2013 Rumusan Pendapatan Bagi Hasil 4.1.4 tanggal 19 Mei 2013, antara PT. Tiga Sekawan Benoa dengan Novian Budianto.
“Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban yaitu PT. Hitakara berakibat adanya utang yang jatuh tempo dan bahkan dinyatakan Pailit, sehingga mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.363.528.293.407 yang diderita PT. Hitakara,” pungkas jaksa Kejati Jatim Dwi Hartanya.
Berdasarkan surat dakwaan JPU Dwi Hartanta SH,.MH, terdakwa Indra Ari Murto dan Riansyah bukanlah orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana ini. Ada seorang advokat lain yang akhirnya ikut dipidana dalam berkas perkara terpisah yakni Victor Sukarno Bachtiar yang di vonis onslag pada 30 Juli 2024. (Han)
