JAKARTA, Beritalima.com– Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menduga mencuatnya isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan jabatan presiden tiga periode sejak beberapa bulan belakangan ini karena diduga adanya keinginan dari para cukong.
Mengapa keinginan cukong, kata politisi senior partai berlambang Bintang
Mercy tersebut ketika tampil sebagai pembicara dalam diskusi Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan Wartawan Kelompok Parlemen bertema ‘Urgensi Dibentuknya Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Mabruk Hotel Anyer, akhir pekan kemarin.
Dalam hal ini, anggota Komisi III DPR RI tersebut mengaitkannya dengan recana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Soalnya, kata rakyat dari Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, karena IKN itu dibangun oleh cukong-cukong. Menurut Benny, para cukung tersebut tentu tidak menginginkan pembangunan IKN itu tetap dilanjutkan presiden setelah Jokowi.
Jaminan kesinambungan PPHN mungkin dinilai cukong-cukong yang punya duit tidak cukup tapi menginginkan syarat kedua, yaitu presidennya tetap Jokowi. Karena itu diusulkan presiden tiga periode.
Siapa yang menjamin setelah 2024 proyek IKN ini dilanjutkan. Kalau aku presiden belum tentu aku lanjutkan. Sebab PPHN ini dibuat untuk mengikat supaya proyek IKN ini tetap jalan. “Sekarang 2001, kalau ada investor yang mau menanamkan duitnya untuk membangun IKN saya nggak mau kalau tak ada jaminan kesenimbangan pasca Presdiden Jokowi,” kata Benny.
Ditegaskan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat 2020-2024 tersebut, kalau berbicara tentang PPHN selalu ada konteksnya, tidak ada peristiwa politik yang terjadi lepas dari konteksnya. “Kalau saat kita diskusi tentang Urgensi tentang PPHN, terus terang saya sampai minggu lalu belum ketemu, tetapi ketika daftar RUU ada RUU tentang IKN baru saya nyambung,” ujar dia.
Jadi, benar apa yang dikatakan Menkopolhukam dulu, rezim ini dikendalikan oleh cukong-cukong. “Bikin RUU cukong, pilih bupati, gubernur, walikota, presiden juga cukong,” tegas mantan Ketua Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI tersebut. (akhir)
