Dugaan KKN Pembangunan Gedung SMKN 2 Tegalsari, Sejumlah Pejabat Banyuwangi Dilaporkan Ke KPK

  • Whatsapp

BANYUWANGI, beritalima.com – Forum Pemantau Aset Negara (FPAN) yang dimotori Pelni Rompies beserta aktivis Banyuwangi lainnya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) di Jakarta.

Kedatangan FPAN bersama beberapa LSM di Banyuwangi itu untuk melaporkan dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KKN ) pada kegiatan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari, Kabupaten Bayuwangi, Jawa Timur.

Dalam rilisnya yang dikirim ke media ini, Suparmin SH selaku ketua LSM Somasi yang tergabung di FPAN, dia sebutkan beberapa pejabat di banyuwangi yang menjadi terlapor dalam laporanya ke kpk.

“Melalui FPAN ini kita laporkan dugaan terjadinya KKN pada kegiatan pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari senilai 9,6 milyar rupiah,” ungkap aktivis gaek berambut putih ini, Selasa (14 /11/17), melalui sambungan selularnya.

Dikatakan Suparmin, pada pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari ada indikasi kongkalikong. Salah satunya dia sebutkan tentang pengadaan tanah lokasi bangunan yang ditengarai milik ayah kandung Bupati Abdullah Azwar Anas.

”Kami menduga pada pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari ada kongkalikong. Contohnya adalah tanah yang digunakan untuk lokasi bangunan SMKN itu adalah milik ayah kandung Bupati Abdullah Azwar Anas,” tegasnya.

Sementara Pelni Rompies juga ikut memberikan keterangan, pada tahun anggaran APBD 2016 ada tender proyek senilai 9,6 milyar, dan pemenangnya ada dua PT. Yaitu PT. Tiga Jaya Blambangan dan PT. Arisko Cipta Graha Sarana yang keduanya beralamatkan di Banyuwangi.

Menurut Pelni Rompies yang juga mantan petinju ini, bahwa selain dugaan terjadinya KKN, juga ada beberapa penyimpangan lainnya.

“Dalam perkara ini, diduga jelas ada korupsi dan mark up-nya. Karena dari alokasi anggaran yang ada, ternyata hanya digunakan untuk pengerjaan atap saja. Sedangkan gedungnya didirikan diatas tanah milik ayah kandung Bupati Anas. Untuk pendirian sekolahnya, diduga tidak mengacu pada syarat-syarat pendirian gedung sekolah. Karena di sekitar situ banyak sekolah-sekolah swasta yang masih eksis dan berjalan,” beber pria jebolan FPOK IKIP PGRI Banyuwangi ini. (Abi)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *