SURABAYA, beritalima.com – Kendati trend angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun menurun, akan tetapi masih terbilang tinggi. Kenapa? Terus bagaimana? Dan apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terkait hal ini?
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri di upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2018 di Gedung Negara Grahadi Jatim di Surabaya, Jumat (12/1/2018), mengatakan, trend angka kecelakaan kerja menurun.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kata Hanif, tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus. Kemudian tahun 2016 turun 4,6 persen menjadi 105.182 kasus. Dan pada tahun 2017, dari Januari sampai Agustus, sebanyak 80.392 kasus.
Kendati trendnya menurun, angka kecelakaan kerja tersebut masih terbilang banyak. Menurut Dhakiri, salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja.
Dikemukakan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, antara lain fasilitas transportasi baik udara, darat, maupun laut, serta sarana dan prasarana penunjangnya.
“Program pembangunan tersebut harus didukung dengan penerapan K3 agar tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Upaya pencegahan yang paling tepat adalah menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen K3),” kata Menaker dalam sambutannya selaku Inspektur Upacara.
Upacara bertema “Melalui Budaya K3, Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter” ini diikuti sekitar 3.500 pekerja dari lebih 100 perusahaan di Jatim. Sejumlah pejabat hadir, tak terkecuali Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis.
Kehadiran Direktur BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk menyerahkan bantuan mobil ambulans ke Pemprov Jatim. Bantuan diterima Gubernur Soekarwo, dan selanjutnya akan dioperasikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim.
Ilyas mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan preventif tahunan guna menyadarkan para pekerja akan pentingnya prinsip K3 untuk dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari.
Bantuan mobil ambulans tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk peningkatan layanan penempatan dan perlindungan TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Jatim, di samping untuk perlindungan pekerja di Jatim.
Dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan ini melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang digunakan untuk kepentingan sosial di lingkungan masyarakat.
Selain ambulans, kata Ilyas, pada akhir Desember 2017 lalu BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyelenggarakan pelatihan K3 kepada 136 perusahaan di wilayah Pemprov Jatim.
Bantuan-bantuan itu sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dalam aspek kecelakaan kerja, serta peningkatan pelayanan. Disebutkan, Dinas Tenaga Kerja adalah mitra dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur.
Kehadiran Ilyas di acara ini didampingi Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim yang baru dan yang baru digantikan, Dodo Suharto dan Abdul Cholik.
Disebutkan, capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim sampai Desember 2017 tercatat sebanyak 57.984 perusahaan aktif, dan 5,5 juta tenaga kerja aktif yang terdiri dari penerima upah 1,62 juta pekerja, 293 ribu pekerja bukan penerima upah, dan 3,6 juta pekerja jasa konstruksi.
Untuk ratio pembayaran klaim, menurut Abdul Cholik yang baru Rabu (10/1/2018) kemarin promosi jadi Kepala Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan, sampai Desember 2017 tercatat total 227.891 kasus dengan nilai klaim sebesar Rp 2,06 triliun. (Ganefo)
Teks Foto: Tiga pejabat BPJS Ketenagakerjaan seusai menyerahkan bantuan mobil ambulan di Gedung Negara Grahadi Jatim di Surabaya, Jumat (12/1/2018). Ki-ka: Deputi Direktur Wilayah Jatim Dodo Suharto, Direktur Kepesertaan E Ilyas Lubis, dan Kepala Satuan Pengawas Internal Abdul Cholik.
