Jakarta, beritalima.com|- Pimpinan Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dukung kebijakan pembatasan energi yang tengah digulirkan pemerintah, amun, dingatkan agar kebijakan tersebut tak mengorbankan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Menurut Anggia, pembatasan energi harus dipahami sebagai langkah strategis negara dalam mendorong efisiensi dan perubahan perilaku masyarakat. Ia menilai energi bukanlah sumber daya yang bisa diperbarui dengan mudah.
“Energi itu tidak bisa kita perbarui seperti budi daya ikan. Maka pembatasan ini adalah bentuk pembelajaran negara agar masyarakat lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya,” ujar Anggia kepada beritalima (1/4).
Ia bahkan mencontohkan, upaya efisiensi bisa dimulai dari internal lembaga negara. “Saya setuju kalau di DPR jam enam sore lampu dimatikan. Itu bagian dari komitmen kita terhadap efisiensi energi,” ucapnya.
Namun demikian, Anggia menekankan pentingnya diferensiasi kebijakan, khususnya bagi UMKM. Ia mengingatkan penerapan pembatasan energi secara seragam berpotensi menekan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada stabilitas biaya operasional.
“UMKM harus ada pembedaan. Mereka ini sektor yang sangat penting. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka semakin sulit bertahan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak lanjutan, seperti potensi kenaikan harga barang dan gangguan rantai pasok. Hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat skema kompensasi yang jelas bagi sektor terdampak.
“Potensi penyalahgunaan harus ditutup rapat. Negara punya instrumen, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum dan satgas. Ini harus dipastikan berjalan,” paparnya.
Jurnalis: rendy/abri
