SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota DPRD provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggandeng BUMD PT Panca Wira Usaha (PWU) untuk membangun 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi kalangan buruh dan wartawan.
Ketua fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini menilai program ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
“Langkah membangun rumah bersubsidi khusus untuk buruh dan wartawan patut diapresiasi, karena dua kelompok ini seringkali luput dari program perumahan formal,” terang bendahara DPW PKS Jatim ini.
Anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini menyebut keputusan Gubernur Khofifah menunjuk PT PWU sebagai pelaksana proyek menunjukkan kepercayaan besar terhadap BUMD lokal.
“Kepercayaan ini menunjukkan bahwa BUMD mampu mengambil peran sentral dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus bergantung pada swasta nasional atau asing,” sambung wanita cantik berhijab yang selalu tampil penuh energik ini.
Namun demikian, Lilik memberi catatan penting agar proyek ini tidak hanya mengejar angka.
“Target 20 ribu unit memang sangat besar, tapi jangan sampai hanya mengejar kuantitas. Rumah-rumah yang dibangun harus tetap memenuhi standar kelayakan: aman, sehat, dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Ia juga mendorong PT PWU untuk memastikan ketepatan sasaran. Rumah subsidi harus benar-benar diberikan kepada buruh dan wartawan yang membutuhkan, bukan kepada pihak yang tidak berhak.
Lebih lanjut, Lilik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia meminta agar proses mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga distribusi dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
“Publik harus dilibatkan. Termasuk serikat buruh, organisasi wartawan, dan pemda setempat. Ini penting agar program ini berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lapangan,” paparnya.
Lilik juga mendorong inovasi skema pembiayaan agar rumah subsidi bisa diakses lebih luas. “Cicilan ringan, skema sewa-beli, atau kolaborasi dengan bank daerah perlu dipertimbangkan,” tambahnya.
Tak kalah penting, Lilik mengingatkan soal lokasi dan aksesibilitas. Menurutnya, rumah bersubsidi jangan dibangun di lokasi terpencil yang jauh dari fasilitas umum.
“Ketersediaan transportasi publik, air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan harus dijamin. Rumah murah bukan berarti asal jadi,” tegas politisi PKS tersebut.
Di akhir pernyataannya, Lilik juga berpesan agar proyek ini dijaga dari kepentingan politik dan dilaksanakan secara profesional oleh PT PWU.
“Ini program sosial-ekonomi, jangan sampai diseret ke arah politisasi. Profesionalisme dan evaluasi publik harus menjadi bagian dari proses agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.(Yul)
