KUPANG, beritalima.com – Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS) Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan pertemuan Badan Kordinasi Kehumasan bertempat di Romyta Hotel Kota Kupang, Kamis,( 5/10/2016).
Biro Humas menjalin kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT memberikan sosialisasi terkait dana pemerintah yang diberikan pada desa.
Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Samuel Pakerang ketika membuka kegiatan pertemuan Bakohumas mengatakan, pertemuan ini sangat penting untuk mempublikasikan seluruh program Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan masyarakat perlu mengetahui dana yang dianggarkan untuk desa dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa. Hal ini tidak lepas dari dukungan semua pihak untuk ikut ambil bagian bersama-sama membangun NTT dimulai dari Desa”, katanya.
“Melalui forum ini saya mengharapkan agar forum dapat menyuarakan apa yang telah didiskusikan hari ini kepada masyarakat NTT terkait dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan prioritas masyarakat desa setempat. Selain itu pengawalan yang diharapkan adalah dalam bentuk pembinaan sesuai kewenangan dan fungsinya masing-masing untuk pencegahan penyalagunaan”,tegas Samuel.
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Administrasi Desa dan Kelurahan Provinsi NTT, Ahmad Buhari Umar sebagai narasumber menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pada intinya dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada desa. Pengkawalan dana yang dimaksud disini dalam bentuk preventive control, diutamakan melalui pembinaan. Tujuan pengkawalan dana ini tidak lain dari pencegahan dalam penyalagunaan dana. Sasaran dari dana ini adalah lembaga dan masyarakat desa.
Ahmad juga mengatakan, filosofi dana desa yakni mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu juga meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. “Tentu harapan dari pengelolaan dana desa yakni tertib dan taat pada ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menutamakan kepentingan masyarakat setempat”, ujar Ahmad.
Acara ini semakin bermakna saat diskusi bersama terkait dana pemerintah yang diberikan ke desa mulai dari kabupaten kota sampai pada tingkat provinsi, terkait pengawalan dan pengelolaan dana desa. Para audien begitu antusias merespon informasi yang disampaikan narasumber. Ruang diskusi dibuka seluas-luasnya. Ada beberapa pertanyaan dilontarkan dan ada juga berupa saran. Beberapa diantaranya yang dirilis oleh Tim Humas Setda yakni dari Yulius, salah satu pegawai dari BPMD mengatakan bahwa dengan bertambahnya uang di desa, kita berharap bahwa dana yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar masyarakat bisa mempunyai penghasilan setiap bulan dan tidak disalahgunakan oleh Aparatur Desa dan perangkatnya. “ Saran saya untuk masyarakat NTT adalah membuka perkebunan jangka panjang. Masyarakat NTT jangan menunggu penanaman musiman. Salah satunya yaitu pengembangan kelor, mayarakat bisa memperoleh penghasilan dalam setahun”, tambahnya.
Atas nama Biro Humas Setda Provinsi NTT, Dra Lidya Dunga Poety.MM sebagai moderator ketika menutup diskusi pada pertemuan Bakohumas menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak pada kegiatan itu. “Mari kita bersama-sama melakukan pengawalan dana desa, meningkatkan koordinasi antara semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten agar pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan secara baik berjalan sesuai perencanaan untuk pembangunan desa, masyarakat sebagai pemain utama di tingkat desa yang harus tetap didukung “ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai dari BPMPD, jajaran staf Biro Humas Setda Pemprov NTT, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah kabupaten Kota se Provinsi NTT yang diwakili oleh Danlamtamal, dan Polda NTT, dan undangan lainnya.(Ang)
