JAKARTA, Beritalima.com– Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai dukungan 138 negara di dunia atas kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, tidak lagi dibawah kendali Israel saat ini harus bisa dimanfaatkan Indonesia secara maksimal.
Indonesia bisa meningkatkan peran dalam diplomasi dengan melakukan lobi terhadap ‘goverment to goverment’ dan ‘people to people’ ke 138 negara itu, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa
“Sudah ada 138 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, berarti 70 persen negara di dunia yang mengakui. Pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat mempertahankan Israel dan menolak kemerdekaan Palestina,” kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Gelora Indonesia, Henwira Halim dalam keterangan pers yang diterima awak media, Rabu (19/5).
Menurut Henwira, selama AS masih membackup Israel, dibutuhkan upaya lebih besar untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan negara Yahudi itu. “Jadi, selama AS terus membacking Israel, semakin rumit dan dibutuhkan effort (upaya) yang besar untuk mencapai kemerdekaan Palestina,” kata dia.
Membentuk negara merdeka dan berdaulat, kata Henwira, perlu empat syarat, yakni populasi, wilayah, pemerintahan dan pengakuan. Namun, karena pertarungan kepentingan geopolitik global, kemerdekaan Palestina terus terganjal, meski 70 persen negara didunia sudah memberikan dukungan.
Sebab, AS dan sebagian negara Barat ingin mempertahankan pengaruhya di Timur Tengah (Timteng) dengan memberikan dukungan kepada Israel.
Dukungan itu untuk mempertahankkan pengaruh baik secara politik, keamanan, investasi dan upaya melakukan eksplorasi dalam mendapatkan sumber daya alam baru.
“Palestina ini korban politik geopolitik global. Warga Palestina yang jadi korban kolateral (agunan) geopolitik, sehingga AS ragu-ragu mengutuk Israel, apalagi mengambil tindakan tegas,” kata dia.
Namun, sikap AS mulai bergeser oleh tekanan perkembangan internasional mengenai Palestina, serta dinamika politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri negeri Paman Sam itu. Bahkan Senator dari Partai Demokrat sudah mendesak agar segera ada genjatan senjata antara Israel-Palestina, dan meminta Presiden AS, Joe Biden bersikap keras ke Israel
“Senator Demokrat menilai Israel sudah tak punya moral, tidak demokratis dan rasis, bahkan apartheid. Kalau sudah menuduh rasis dan apartheid itu sudah tuduhan berat. Senator Demokrat ingin ada genjatan senjata dan meminta Presiden Joe Biden keras kepada Israel.”
Dijelaskan, saat ini di publik AS sudah ada pergeseran pemahaman yang berbeda mengenai Palestina dan Islam, yang menganggapnya bukan lagi terorisme, tetapi sudah menyangkut sisi kemanusian.
“Selama ini dikatakan, hak Israel membela diri. Menyerang roket memang salah, tetapi ketika tidak ada harapan merdeka, putus asa, sikap warga Palestina juga tidak bisa disalahkan. Jadi, ada pergerseran pemahaman,” kata Peneliti Seniior ini.
Karena itu, Kemenlu diharapkan bisa memainkan perannya lebih dalam mendesak AS, Uni Eropa dan negara lainnya melalui ‘govermment to goverment’ dan menarik simpati masyarakatnya ‘people to people’.
“Kita merdeka juga karena ada tekanan internasional kepada Belanda, harus ada diplomasi mengajak negara lain. Tetapi people to peolpe juga penting supaya nyambung agar AS dan Uni Eropa mengajak warganya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bisa difaslitasi kedutaan,” demikian Henwira Halim. (akhir)
