SURABAYA, Beritalima.com |
H Samsul Arifin SAg, MSi dari fraksi PKB DPRD Provinsi Jatim melakukan reses tahap 3 di jalan Dupak Bangunsari, kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Reses berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 November 2020. Dalam kesempatan tersebut Samsul mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada warga Dupak Bangunsari yang sudah memberikan suara sehingga dirinya bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi Jatim, dan saat ini duduk sebagai anggota komisi D. Rabu (11/11/2020).
Kehadiran Samsul kurang mendapat respon dari masyarakat. Dari 125 undangan yang disebarkan ke warga, hanya ada sekitar 38 orang yang menghadiri reses Samsul Arifin.
Menurut tokoh masyarakat Syahrondi, kampung Dupak Bangunsari adalah bekas daerah lokalisasi yang ditutup oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini. Daerah tersebut hanya menjadi ajang untuk mendulang suara dewan setiap 5 tahun sekali. Setelah itu, tidak ada 1 dewanpun yang memberikan kontribusi kepada masyarakat disini. Karena itu, warga sempat bertanya apa reses itu, untuk apa anggota dewan datang ingin menemui mereka.
Meskipun demikian, Samsul tetap bersemangat memaparkan kinerjanya selama menjadi wakil rakyat di Indrapura. Bahkan Samsul juga menginisiasi kaum milenia, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan kegiatan menyablon dan membatik. Samsul juga menyanggupi memberikan instruktur untuk memberikan pelatihan cara menyablon dan membatik.
“Saya Silaturohim kesini untuk menepati janji saya. Waktu saya kampanye saya bilang kalau Allah SWT mengijinkan saya menjadi anggota dewan, saya akan datang lagi kesini, disamping itu saya juga ingin menjaring aspirasi warga yang ingin memberikan informasi dan masukan, usul-usul atau keluhan terkait kebijakan pemerintah atau membutuhkan bantuan, saya akan fasilitasi,” terang Samsul.
“Tadi saya dibisiki ibu-ibu, mereka minta dibelikan seragam pengajian. Alhamdulillah. Daerah ini akhirnya mendapatkan hidayah, saya akan belikan seragam pengajian dan Soundsystem untuk kegiatan masyarakat disini. Saya tadi juga melihat Alhamdulillah sudah ada musholah. Saya fokus men-support adanya musholah ini,
semoga ke depannya masyarakat mendapatkan kemanfaatan yang lebih baik lagi,” sambung Samsul.
Lebih lanjut Samsul mengungkapkan, dirinya sudah membina bonekmania Mojokerto memproduksi sandal. Samsul berkeinginan bahwa kaum milenia memiliki kegiatan yang bermanfaat di tengah Pandemi Covid. Disamping menyablon, kaum milenia dan bapak-bapak juga bisa memproduksi sandal. Samsul juga akan menyediakan modal dan jaringan pemasaran.
“Saya juga menyampaikan kepada masyarakat, saya bersama teman-teman akan memberikan fasilitas bea siswa bagi dhuafa dan anak yatim. Bea siswa ini untuk siswa SD, SMP dan SMA-SMK. Pertengahan tahun 2021 mendatang, saya akan memberikan transportasi ambulan. Ambulan ini bisa dipergunakan untuk kepentingan warga yang membutuhkan secara gratis. Semoga bermanfaat ya,” lanjutnya.
Samsul menambahkan, sebagai anggota di komisi D yang membidangi pembangunan, pihaknya mengupayakan segera direalisasinya air Umbulan, agar saluran air PDAM bisa lancar.
“Air Umbulan memiliki kapasitas 4000 lt per detik. PH nya sesuai untuk air langsung minum. Saya sudah mencoba air Umbulan langsung saya minum. Alhamdulillah, saya sehat dan tidak mencret atau kembung,” tambahnya.
Samsul meminta warga bersama pemerintah saling bersinergi melakukan penanganan sampah, lewat Pemkot Surabaya dan partisipasi warga untuk menjaga kebersihan.
“Nantinya sampah bisa bermanfaat sebagai sumber energi untuk penerangan. Saya juga mengajak masyarakat
setiap bulan membaca shalawat Nariyah, diskusi untuk mencari solusi permasalahan masyarakat di medsos. Karena itu saya menghimbau gunakan medsos sebaik mungkin agar memberikan manfaat bagi sesama,” pintahnya.
Samsul menanggapi surat ijo sebagai permainan politik. Karena setiap dewan atau bacawali selalu menjanjikan akan menyelesaikan status surat ijo menjadi sertifikat.
“Kalau ada niat baik walikota untuk menghapus Perda terkait surat ijo, anggota dewan pasti akan mendukung dan membantu sepenuhnya. Butuh regulasi dan kebijakan pemkot. Bukan rana dewan untuk berargumentasi. Meskipun 65 persen lahan di Surabaya status tanahnya surat ijo. Semoga saja nanti ada solusi penyelesaian surat ijo yang terkatung-katung sekian puluh tahun,” pungkasnya. (yul)
