SURABAYA, Beritalima.com|
Menanggapi pidato Presiden RI Joko Widodo yang memerintahkan kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI maupun aparat kepolisian, untuk bersikap netral, tidak memihak dan menjaga kondusifitas keamanan negara Indonesia, H Dwi Hari Cahyono SHut memberikan apresiasi.
Menurut ketua fraksi PKS PBB Hanura DPRD provinsi Jatim ini, statement tersebut memberikan ruang untuk Pemilu berjalan secara LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas dan Rahasia Jujur dan Adil)
“Yang jelas dari Pemilu ke Pemilu
DPT (Data Pemilih Tetap) banyak yang datanya ganda, orang yang sudah meninggal datanya masih tercatat, anak-anak, bahkan bayi
menjadi DPT. Heran juga, ini yang salah siapa. KPU atau tim surveyor yang enggak benar. Itu permasalahan yang klasik sebenarnya,” tutur Dwi di ruang Paripurna, Indrapura Surabaya.
Tetapi dengan adanya Statement seorang presiden, pihaknya berharap kepada pemerintah dan aparatnya, benar-benar konsekuen untuk bersikap netral. Tidak memihak kepada partai manapun, tidak berbuat curang, apalagi memfasilitasi Capres tertentu.
“Yang pertama, seharusnya pemerintah dan terutama KPU yang memang jadi kewajiban dia, ini kan domainnya KPU harus-harus punya semangat yang sama memvalidkan data. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri adanya oknum yang memanfaatkan situasi ketidakvalidan data. Untuk itu ya Panwaslu di masing-masing tingkatan harus betul-betul melototi semua data harus sesuai dengan orang yang nyoblos di TPS,” tandasnya.
Dwi menjelaskan Pihaknya berharap mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran di APBN dan APBD agar menyediakan anggaran untuk saksi di tiap TPS.
“Saksi itu seharusnya kalau bisa pembiayaannya dari negara. Kalau selama ini kan biaya Pemilu dari APBN dan APBD. Ada usulan dan dorongan bahwa biaya pengadaan saksi di TPS dibebankan juga pada negara, ini yang urgent. Dengan demikian, pemerintah, ASN, Polri-TNI bisa netral. Kita berharap semua pihak berkomitmen untuk menjaga kondusifitas secara bersama-sama,” pungkasnya.(Yul)
