Oleh: Saiful Huda Ems.
Saya setuju dengan gagasan Multi Partai dengan cara menaikkan syarat prosentase Parliamentary Treshold (istilah yang lebih pas daripada Electoral Treshold), asal mekanisme demokrasi dijalankan dengan baik dan benar, tidak ada lagi Parpol milik keluarga seperti Keluarga Cikeas, Cendana dll.nya hingga mirip perusahaan, dan Ketua Umum partainya selalu berkutat di lingkaran satu keluarga penguasa Parpol saja.
Politik Dinasti harus segera diakhiri dan civil society diperkuat, hingga kontrol terhadap Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif juga berjalan dengan baik. Hilangkan fraksiisme di parlemen, hingga setiap anggota parlemen benar-benar menjadi wakil rakyat dan bukan lagi wakil Parpol atau gerombolan, yang dengan itu masing-masing anggota parlemen bebas bersuara menyuarakan aspirasi konstituennya tanpa khawatir direcall oleh Parpolnya.
Selama ini Multi Partai yang dulu bersama kita perjuangkan sebelum diselenggarakannya Pemilu 1999, telah diselewengkan oleh elit-elit politik oportunis, pragmatis. Partai-partai gurem yang seharusnya tidak lolos lagi mengikuti Pemilu berikutnya, nyatanya diikutkan berkat lobi-lobi politik tingkat tinggi. Akibatnya negara banyak terbebani untuk mendanai mereka. Ini harus dihentikan.
Multi Partai juga ternyata disalahgunakan oleh elit-elit partai politik besar untuk membentuk partai-partai sekocinya (partai kecil untuk penyelamatan), hingga ketika Parpol besar suaranya berkurang, diharapkan ia tetap mendapatkan dukungan dari partai-partai kecil yang didirikannya. Lebih parahnya lagi parpol-parpol kecil seringkali hanya dijadikan tambahan dukungan untuk masing-masing kontestan di tiap PILKADA, meskipun mereka tidak memiliki basis konstituen yang jelas.
Profesionalisme kerja sebagai politisi kerapkali juga nyaris tidak pernah diperhatikan oleh fungsionaris-fungsionaris Parpol, akibatnya selalu terjadi kekecewaan konstituen terhadap caleg-caleg atau Parpol yang dipilihnya. Dwi Partai dengan cara menaikkan prosentase Parliamentary Treshold sebagai syarat untuk bisa memasuki parlemen atau mengikuti Pemilu berikutnya merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan agar masing-masing parpol mau berbenah diri…(SHE).
11 Juni 2020.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Penulis, Ketua Umum Pimpinan Pusat HARIMAU JOKOWI.
