Jakarta, beritalima.com|- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli klaim pemerintah telah memiliki mekanisme early warning system (sistem peringatan dini) untuk antisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal ini disampaikan merespons masukan dari anggota Komisi IX DPR yang menyoroti pentingnya sistem peringatan dini di tengah dinamika ekonomi global serta pembuktian mekanisme tersebut berjalan di lapangan.
Menurut Yassierli, “sebenarnya itu sudah berjalan, karena sifatnya kolaborasi lintas kementerian. Dalam rapat-rapat yang dipimpin Menko Perekonomian, kami membahas berbagai langkah antisipasi.” Karena Oemerintah tiak bekerja secara sektoral, melainkan mengedepankan sinergi memantau potensi gejolak ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah mengandalkan optimalisasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja. Dalam forum tersebut, berbagai kelompok kerja dibentuk, mulai dari regulasi hingga isu produktivitas dan PHK. “Ada pokja regulasi, ada juga yang menyikapi produktivitas termasuk isu PHK. Ini terus kita perkuat,” tutur nya kepada awak media di Jakarta (9/4).
Namun di tengah klaim kesiapan sistem, tantangan efisiensi anggaran membayangi. Yassierli mengakui pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait efisiensi belanja.
Meski begitu, ia memastikan pemangkasan masih difokuskan pada pos perjalanan dinas dan administratif. “Magang nasional belum ada di mata anggaran, jadi tidak termasuk yang diefisiensikan. Itu masih harus diusulkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kemenaker tetap mendorong inovasi program pelatihan vokasi melalui skema kolaboratif. Sejumlah pilot project telah dijalankan bersama kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, hingga Badan Gizi Nasional. “Kita punya balai, instruktur, dan sertifikasi. Kementerian teknis punya program. Kita lakukan sharing pembiayaan,” ungkap Yassierli.
Terkait rencana program magang nasional 2026, pemerintah mengusulkan kuota hingga 150 ribu peserta. Namun, angka tersebut masih dalam tahap awal dan menunggu verifikasi dari Kementerian Keuangan.
DPR menekankan agar distribusi program tidak terpusat di kota besar. “Sebarannya harus merata dari Indonesia Barat, Tengah, hingga Timur, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi,” katanya.
Sementara itu, kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah ditegaskan hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban. Kemenaker menyebut fleksibilitas diperlukan mengingat karakteristik tiap sektor berbeda.
“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Harapannya, produktivitas tetap terjaga, industri tetap maju, dan adaptasi terhadap efisiensi energi bisa berjalan,” ucap Yassierli.
Jurnalis: rendy/abri
