JAKARTA, Beritalima.com– Politisi dari partai utama pendukung pemerintahan, Maruar Sirait tidak memungkiri pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Jokowi-JK jauh dari apayang diharapkan masyarakat.
Artinya, kata anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi perbankan dan keuangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK hanya 5,1 atau 5,2 persen. “Masih jauh dari harapan,” kata dia.
“Memang angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio berkurang. Namun, angkanya harus lebih signifikan lagi,” kata Maruarar dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di kabinet Jokowi’ di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Selain itu, kata dia, penerimaan pajak juga tidak tercapai. Karena itu, harus ada keberanianlangkah yang luar biasa. “Penerimaan negara 65 persen berasal dari pajak. Bila target pajak tidak tercapai pasti efeknya besar kepada APBN. Kalau penerimaannya tidak tercapai, pasti pengeluarannya juga menjadi tidak maksimal dan hutang negara juga akan bertambah.”
Laki-laki yang akrab disapa ini juga menyampaikan, sejumlah menteri bidang ekonomi pemerintahan Jokowi-JK saat ini kebanyakan latar belakangnya akademisi dan birokrat. Jarang yang punya background pengusaha.
“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan kombinasi. Jangan kebijakan Presiden yang sudah pro rakyat malah tidak didukung Menteri. Sebab, Menteri itu adalah pembantu Presiden. Yang memiliki visi misi adalah Presiden, bukan menteri,” kata Ara.
Pada kesempatan serupa, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun menegaskan, ada satu hal yang harus dikuatkan dari segi pemikiran, yaitu pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya.
Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, itu arti pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tak tercapai. “Pertumbuhan ekonomi itu harus dapat mensejahterakan masyarakat,” kata dia.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur ini mengatakan, saat ini tax ratio Indonesia rendah akibatadanya permasalahan yang bersifat struktural di APBN. Penerimaannya kurang optimal tetapi biaya bunga kita naik.
“Ini yang harus menjadi perhatian tim ekonomi kita untuk masa selanjutnya. Yang kita cari bukan orang-orang dipuji luar negeri dengan reputasi internasional serta memiliki berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada Presiden,” tegas dia.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini mengatakan, bila ukurannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), perkembangan ekonomi lima tahun terakhir parah dan target perekonomian yang dijanjikan jauh dari harapan. “Paling mudah melihat perekonomian itu di pertumbuhan. Pertumbuhan itu merepresentasikan ada di masyarakat,” sebut Eko.
Sedang aspek lain yang harus dilihat terkait tantangan kedepan, dimana sebelumnya ada beberapa target yang sangat optimis bisa tercapai ternyata belum sesuai yang diharapkan.
Periode kedua Jokowi, harus ada upaya lebih keras untuk meningkatkan performa pemerintah. “Pertumbuhan merepresentasikan segala aktifitas yang ada dimasyarakat. Ultimate goal-nya adalah bagaimana ekonomi dapat tumbuh dengan baik dan merata,” kata dia.
Target ekonmi dalam RPJMN 2014-2019 cukup ambisius yakni tujuh persen. Namun, hasilnya jauh dari ambisi Jokowi karena hanya lima persen.
“Kedepan, tim ekonomi itu harus dikocok ulang, karena memang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan harapan didalam rencana tersebut,” demikian Eko Listiyanto. (akhir)
