JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Dr Hj Anis Byarwati mengingatkan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya skala prioritas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
.Apalagi, kata politisi yang juga ekonom Syariah tersebut kepada Beritalim.com di Jakarta, Sabtu (22/8), dalam kondisi keuangan negara yang kena imbas wabah pandemi virus Corona (Covid-19) seperti sekarang dimana pertumbuhan ekonomi minus dan daya beli masyarakat turun drasti.
Pernyataan Anis, ekonom lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan adanya temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyatakan Pemerintahan Jokowi diduga menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujua memengaruhi opini publik terkait kebijakan Pemerintah yang tengah berkuasa.
Peneliti ICW, Egi Primayogha seperti diberitakan media mengatakan, temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan 14-18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Menanggapi temuan ICW ini, Anis mengingatkan Pemerintah, anggaran belanja adalah instrumen utama untu menyejahterakan rakyat. “Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan bernegara,” ungkap Wakil Rakyat dari Dapil Jakarta Timur tersebut.
Apalagi saat kondisi ekonomi masyarakat kita sedang sulit karena semua sektor terdampak pandemi covid 19. Anis menegaskan sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanjanya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. “Artinya, Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya,” tegasnya.
Anis menilai, pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan Pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan yang masih dirasakan masyarakat mahal. “Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi Pemerintah,” kata dia.
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, Anis menyarankan Pemerintah memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19 dan mereka yang terdampak langsung covid-19. “Petugas pemakaman, guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
