JAKARTA, Beritalima.com– Bila mau negara ini berubah lebih baik, perlu ada perubahan signifikan terkait pengelolan anggaran yang menjadi otoritas Pemerintah. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 harus dipikul dengan menekan ketidak efisienan dan efektifan anggaran negara yang tidak ada hasilnya.
Itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina terkait RUU Pertanggungjawab atas Pelaksanaan APBN 2019. Ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Kemiskinan di perdesaan 12,6 persen, di perkotaan 6,56 persen.
“Perlu terobosan untuk menggebrak negara ini bangun dan bertindak. Kita harus segera bangkit, berdiri dan melakukan sesuatu untuk menjauhkan negara ini masuk dalam badai marabahaya sistemik,” kata Nevi dalam keterangan pers, Jumat (21/8).
Wakil rakyat Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan bahaya sistemik yang dimaksud adalah, stagnasi kondisi Indonesia yang belum beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju, meski sudah 75 tahun Indonesia terbebas dari penjajahan.
Pertumbuhan ekonomi minim, lapangan kerja tak efektif, pengangguran naik menjadi 7,05 juta orang 2019, realisasi pendapatan negara tidak sesuai dengan target dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi benang kusut dari pusat hingga daerah.
Nevi khawatir perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia. Tahun lalu investasi hanya tumbuh 12 persen. Penyerapan tenaga kerja hanya 1,03 juta orang. Bahkan kondisi keuangan negara semakin memburuk di masa-masa yang akan datang dengan adanya hutang yang dilakukan Pemerintah Jokowi.
Utang tak digunakan sesuai peruntukannya secara efektif dan efisien.”Marak kita mendengar berita di negara ini, memfasilitasi Tenaga Kerja Asing (TKA ). Pada sisi lain, anak bangsa masih belum kebagian slot pekerjaan.
“Harus ada upaya Pemerintah meminimalisir tumbuhnya rakyat miskin di Indonesia. Bahkan kalo memungkinkan, harus ditekan hingga berkurang dari masa ke masa,” tutur Nevi.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kondisi wabah pandemi virus Corona (Covid-19) telah merubah struktur masyarakat hingga sampai titik status sosialnya. Mereka yang tadinya berada pada posisi menengah atas, kini berubah menjadi menengah bawah.
Itu artinya, fenomena terjadinya pelonjakkan angka kemiskinan dapat dipastikan telah terjadi. Namun angkanya belum kelihatan sampai ada sensus yang akurat.
“Memperkuat ekonomi Indonesia, salah satu jalannya adalah mengurangi ketimpangan pendapatan dan penguasaan asset di negara ini begitu besarnya sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi hanya ke golongan atas yang mengakibatkan kemiskinan tidak terkendali.”
Semakin merata kemakmuran yang terjadi pada tiap-tiap penduduk itu menunjukkan kebangkitan Indonesia. “Selama kekayaan negeri ini dinikmati hanya segelintir orang, keterpurukan selalu membayangi negeri ini menuju jurang kehancuran,” demikian Hj Nevi Zuairina.(akhir)
