SURABAYA, beritalima.com – Ketua Umum DPP Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI), Capt. Epyardi Asda M MAR, minta pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV tidak mempesempit kesempatan perusahaan swasta melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) yang mendapat konsesi dalam mengelola aset negara di pelabuhan, menurut Epyardi, semustinya Pelindo memberi kesempatan pada BUP lain untuk ikut mengusahakan pelabuhan. Tapi, saat ini para pengusaha bongkar muat justru banyak yang merasa semakin terdegradasi dari kegiatan usaha di pelabuhan.
“Mereka mengadu ke PPBMI yang diharap mampu menyelamatkan usaha mereka di pelabuhan,” ungkap Epyardi di acara pelantikan Pengurus DPW, DPC dan PPC PPBMI se-Indionesia Tengah di sebuah hotel di Surabaya, Kamis (11/1/2018).
Epyard berharap semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun penyedia jasa dan pemakai jasa di pelabuhan untuk bersama-sama mendiskusikan kelangsungan hidup usaha PBM.
Dia juga menegaskan, tidak ada satupun lembaga atau asosiasi yang merasa dimusuhi oleh PPBMI. Semua pihak diajak bekerja sama guna mendukung aspirasi pemerintah menyukseskan program Tol Laut dan memangkas biaya logistik.
Dikemukakan pula, terbentuknya PPBMI merupakan kerja keras untuk melanjutkan eksistensi PBM dalam menjalankan usaha bongkar muat di pelabuhan di seluruh pelabuhan Indonesia.
PPBMI, tuturnya, bukan organisasi tandingan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia). Sebab, anggota PPBMI juga anggota APBMI yang saat ini masih membayar iuran keanggotaan.
“PPBMI bertujuan meningkatkan eksistensi PBM dan turut andil mendukung program pemerintah di bidang maritim, termasuk Tol Laut,” tegas dia yang juga anggota Komisi V DPR RI ini.
“Kita tahu dengan lahirnya UU pelayaran No 17/2008 tentang pelayaran mengancam kelangsungan PBM, karena salah satu pasal di UU itu dapat membuat perusahaan bongkar muat terdegrasi di pelahuhan,” terangnya.
Untuk itu PPBMI akan memperjuangkan seluruh PBM dapat meningkatkan usahanya baik dengan cara musyawarah dan mufakat dengan pihak-pihak terkait.
Ketua Harian DPP PPBMI, Capt Priyanto SH, menambahkan, terbentuknya PPBMI didasari semangat para pengusaha bongkar muat Indonesia tentang perkembangan dunia maritim di pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat.
Menurut pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPBMI Jatim ini, saat ini para pengusaha bongkar muat telah merasakan dari hari kehari dan waktu ke waktu akan dapat terdegradasi dari kegiatan pelabuhan. Persolan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tapi hari lewat organisasi seperti PPBMI.
Dikatakan pula, PPBMI kini masih terus menata struktur organisasi, di samping tetap menampung aspirasi dan persoalan. Pelantikan pengurus daerah masih terus berjalan dan diharapkan tuntas secepatnya.
Pelantikan Pengurus DPW PPBMI se-Indionesia Tengah ini meliputi DPW Jatim, Jateng, Kalteng, Bali dan Lampung. Sedangkan untuk pengurus DPC dan PPC yang dilantik meliputi Pacitan, Banyuwangi, Kalianget, Probolinggo, Brondong, Gresik, Cilacap, Celukan Bawang, Tanah Laut, Pangkakan Bun, dan Sampit. (Ganefo)
Teks Foto: Ketua Umum DPP PPBMI, Capt. Epyardi Asda M MAR saat melantik Pengurus DPW, DPC dan PPC PPBMI se-Indionesia Tengah di Surabaya, Kamis (11/1/2018).
