JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejeahtera (PKS) di Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal China di kawasan laut Natuna Utara.
Menurut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, Pemerintah pimpinan Jokowi harus memberikan perhatian serius terhadap masalah itu karena ini soal kedaulatan bangsa dan negara seperti yang peernah ditegaskan Jokowi dalam kampanye menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
“Kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Kita tidak ingin manuver kapal China itu menganggu upaya meningkatkan lifting minyak menuju satu juta barel per hari 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
Dengan demikian Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. “Bila dibiarkan dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut,” kata Mulyanto kepada Beritalima.com, Senin (30/8).
Mulyanto meminta Pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehinga kerja eksplorasi maupun eksplotasi di wilayah kerja migas tersebut, berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.
Sebelumnya Energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China. Dikatakan insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS).
Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di blok Tuna dilakukan Premier Oil Tuna BV sejak Juli lalu. Tahun sebelumnya, perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna di perairan Natuna, Zarubezhneft.
Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50 persen hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.
Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter. Blok ini memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia. Karena terletak di perbatasan dengan Vietnam dan dekat dengan LCS yang kerap menjadi sengketa banyak negara sekitar. (akhir)
