JAKARTA, Beritalima.com– Resesi ekonomi Global dipastikan bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. Hanya saja, seberapa besar dampaknya itu, kita belum mengetahuinya.
Hal tersebut diakatakan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana kepada awak media dalam Dialetika Demokrasi dengan tema ‘Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?’ yang digelar di Press Room DPR RI di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).
Hanya saja, lanjut Elviana didampingi anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto
serta anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin dan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi apakah skala resesi ekonomi itu kecil atau besar, itu yang belum diketahui.
Dikatakan anggota DPR RI 2004-2009 tersebut, tidak bisa dipungkiri, perang dagang China dengan Amerika Serikat bakal mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia. “Faktor Presiden AS, Donald Trump sangat menentukan dalam hal ini yang bersangkutan tidak akan dengan parlemennya. Bahkan ada kabar, Trump mau di-impeach,” kata Elviana.
Alasan senator dari Provinsi Jambi tersebut resesi ekonomi global bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia karena salah satu point Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari faktor ekspor.
Namun, kata perempuan kelahiran Sawalunto, 30 Nopember 1966 itu, Indonesia tak perlu perlu khawatir karena data Badan Pusat Statistik (BPS), informasinya hanya sekitar 17,8 persen.
Namun, kata Elviana, sekiranya faktor-faktor ekspor dan potensi daerah seperti ekspor kelapa sawit, karet, batu bara itu bisa diselesaikan pemerintah, saya pikir dari faktor 17,9 persen tadi bisa meningkat. “Dan, itu sangat menolong, saya juga dengar ibu Menlu terus-menerus berupaya tapi belum final.
”
Untuk bisa selamat dari resesi dunia ini, lanjut politisi senior berdarah Minang itu, pemerintah harus memikirkan faktor PDB yang lain seperti konsumsi domestik dan faktor investasi.
“Faktor investasi ini yang menurut pandangan kami di daerah perlu menjadi urusan Pemerintah Pusat saat ini. Untung saja Presiden Jokowi sudah menetapkan aturan soal ombus Low.
”
Dikatakan, Elviana mendapat informasi dari Dubes Spanyol yang mendapat laporan dari pengusaha negeri Matador tersebut, ternyata sumber gas alam terbesar di Indonesia itu, mungkin di dunia itu adanya di provinsi Jambi.
“Mereka sudah mulai survei ke Jambi tetapi ketika mau eksekusi dengan Gubernur mereka terkendala aturan, semuanya harus melalui pusat. Karena itu, menurut pandangan kami, pengaturan investasi terutama untuk daerah potensial, daerah tambang, Pemerintah Pusat bersama DPR RI harus mengatur kembali regulasinya sehingga ekonomi kita tumbuh. Investasi itu menyumbang sekitar 35 persen.”
Jadi, lanjut Elviana, cukup tinggi dan tanpa harus Indonesia negara federal. Untuk investasi ke daerah, kami berpendapat sudah saatnya pemerintah memberikan jalan yang lebih pendek sehingga tidak perlu berliku-liku di pusat. ”
Jadi, DPD dalam posisi tidak pesimis selagi Pemerintah Pusat memperhatikan daerah dan care terhadap daerah,” demikian Elviana. (akhir)
